DPRD Sawahlunto Setuju Ranperda LPJP APBD 2018 Disahkan Jadi Perda

SAWAHLUNTO - Empat fraksi DPRD Kota Sawahlunto menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPJP APBD) tahun 2018 ditetapkan menjadi Perda.

Beberapa catatan ringan disampaikan keempat fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Sawahlunto yang dipimpin Ketua Adi Ikhtibar bersama dua pimpinan lainnya, Weldison dan Hasjhonni dan dihadiri Wakil Walikota Sawahlunto, Zohirin Sayuti, Rabu (12/6/2019).

Sebelum keempat Fraksi DPRD Sawahlunto menyampaikan pendapat akhir, pimpinan DPRD Sawahlunto, Hasjhonni menyampaikan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I terkait Ranperda LPJP APBD Kota Sawahlunto 2018.

Selanjutnya, dalam Pendapat Akhir Fraksi Persatuan Pembangunan yang diisi Partai Persatuan Pembangunan, Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang dibacakan, Jaswandi menyarankan beberapa kebijakan penting terhadap enam sektor.

Mulai dari sektor pendidikan, pemerintah daerah untuk lebih memperhatian kualitas guru, dengan memberikan fasilitas pendidikan serta pelatihan khusus. Selanjutnya, optimalisasi tahfidz sebagai program unggulan dengan membuat standarisasi dan target pencapaian.

Catatan lainnya terkait realisasi pendapatan 98,68 persen dan belanja yang hanya 85,15 persen, yang menjadi target pemerintah daerah sebelumnya. Fraksi yang memiliki 35 kursi di gedung dewan itu berharap ke depan pendapatan asli daerah lebih dioptimalkan.

Selain itu, Fraksi Persatuan Pembangunan juga menyoroti pendapatan RSUD, keberadaan pasar Sawahlunto, pasar Songket Silungkang. Begitu juga dengan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk mengatur regulasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan fisik yang dilakukan.

Sementara Pendapat Fraksi Demokrat - PDI Perjuangan, yang dibacakan Jhoni Warta, menyampaikan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBD, dapat memberikan peningkatan kualitas pendidikan.

“Kami melihat, dengan alokasi yang sampai 20 persen, kualitas pendidikan harus semakin meningkat. Sebab ditariknya kewenangan SLTA ke provinsi, dapat membuat perhatian untuk pendidikan dasar dan menengah semakin besar," kata Jhoni Warta.

Fraksi Partai Golkar dalam pendapat akhirnya memberikan catatan terhadap 11 organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada. Khusus untuk pariwisata, Fraksi Golkar menyarankan agar OPD terkait mampu melihat aset wisata yang tersebar di 4 kecamatan.

“Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap keberadaan PT. Wahana Wisata Sawahlunto, yang kondisinya memprihatinkan. Tentunya dengan pemberian perhatian khusus,” ujar Ketua Fraksi Golkar, Elfia Rita Dewi.

Terakhir, Fraksi PKPI – PKS, dalam Pendapat Fraksi yang dibacakan Masrisal, mencantumkan lima poin penting. Mulai dari sektor pendidikan, masih lambatnya pelaksanaan kegiatan infrastruktur, pelaksanaan mutasi aparatur daerah, serta tindaklanjut aspirasi yang disampaikan masyarakat terhadap tim Ramadan 1440 H.

Poin terakhir, Fraksi PKPI – PKS mengajak masyarakat Sawahlunto untuk mendukung dan mendoakan anak-anak Sekolah Sepak Bola (SSB) PSKS yang akan mengikuti Garuda Super Cup di pentas nasional, akhir Juni mendatang.

Wakil Walikota Sawahlunto, Zohirin Sayuti, dalam Pendapat Akhir Walikota Sawahlunto menyebutkan penetapan Perda Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018, dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Sebelumnya Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018 telah diperiksa BPK RI Perwakilan Sumbar, dengan opini wajar tana pengecualian. Untuk itu, semua saran yang disampaikan dewan akan menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah,” ujar Zohirin Sayuti.(ton)