Agar Tak Jadi Korban Politisasi, Membawa Kasus Novel ke Pengadilan jadi PR KPK

JAKARTA - Di penghujung masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), desakan pengungkapan kasus Novel menguat. Pansel Capim pun diharap selektif dalam penjaring Pimpinan KPK era 2019-2023.

"Pansel harus mencari capim KPK yang mampu menyelesaikan Kasus Novel hingga ke pengadilan, baik kasus penyiraman air keras maupun kasus penembakan di Bengkulu, sehingga KPK tidak terus-menerus menjadi bulan-bulanan dan politisasi atas kedua kasus tersebut," kata Presidium Ind. Police Watch (IPW), Neta S. Pane kemarin, Selasa (9/7/2019).

Hari ini, Rabu (10/7/2019), anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil juga berkomentar soal pengungkapan kasus Novel. Nasir, berharap Polri bersikap terbuka atas temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus ini.

"Kita percayakan saja pada Kapolri bahwa dia punya political will untuk membuka hasil temuan Tim Pencari Fakta yang dibentuk di Kepolisian," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, TGPF bentukan Polri telah menemukan titik terang pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan.

Ada kemungkinan, aktor intelektual penyerangan terhadap penyidik KPK itu pun sudah diketahui.

"Kami mendapatkan informasinya dari teman TGPF, mereka mendapatkan sesuatu yang penting, yang membuat celah kasus ini bisa naik ke atas," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, (9/7/2019) kemarin.

Sementara itu, TGPF kasus Penyiraman Air Keras terhadap Novel Baswedan juga dikabarkan memeriksa Mantan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Iriawan. TGPF memastikan, pemeriksaan hanya bentuk upaya menggali informasi.

"Bukan dalam rangka kami duga, bukan. Tapi kan waktu itu dia sebagai Kapolda mendatangi Novel dan sebelum kejadian juga pernah bertemu. Itu yang kami gali," kata Anggota TGPG Kasus Novel, Hendardi, dikutip dari Kompas, Rabu (10/8/2019).***