Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
17 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
2
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
18 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
3
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
17 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
4
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
18 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
5
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
19 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
6
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Olahraga
17 jam yang lalu
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Anggota Komisi III Dorong Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

Anggota Komisi III Dorong Evaluasi Kebijakan Bebas Visa
Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi (kemeja putih/tengah). (Foto: DPR/Ria/rni)
Selasa, 06 Agustus 2019 01:53 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan 169 negara ke Indonesia yang sudah berlaku sejak 2016 lalu.

Saat rapat dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lapas kelas IIA, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (02/08/2019 lalu, Abie Bakar mengungkap beberapa alasan yang mendasari dorongan tersebut.

Pengawasan tenaga kerja asing dan dampak ekonomi dari kebijakan bebas visa, menjadi sorotan legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

"Kita belum nyaman dengan pembebasan visa, dan kami menilai antara uang yang masuk dan hilang sama. Untuk itu, kita berharap kebijakan ini ditinjau ulang. Pasalnya, pengawasan tenaga kerja asing agak sulit dilakukan," kata Aboe Bakar.

Aboe Bakar juga menyayangkan, peralihan fungsi pengawasan orang asing dari Polri ke Kemenkumham yang ternyata tidak optimal. Ia pun berharap, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, betul-betul qualified dalam mengatasi permasalahan ini.

“Pengawasan yang dilakukan Kepolisian diambil alih sama Kemenkumham, namun saat ini ternyata itu tidak berjalan baik karena masih ada ego sektoral," katanya.***

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/