Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Catatan Kritis Anis Byarwati Tentang Omnibus Law
DPR RI
21 jam yang lalu
Catatan Kritis Anis Byarwati Tentang Omnibus Law
2
Koperasi dan UMKM Jadi Penyelamat Resesi Ekonomi Kata Fahri Hamzah
Ekonomi
21 jam yang lalu
Koperasi dan UMKM Jadi Penyelamat Resesi Ekonomi Kata Fahri Hamzah
3
HNW: Sidang Tahunan Bukti MPR Taat Aturan
MPR RI
21 jam yang lalu
HNW: Sidang Tahunan Bukti MPR Taat Aturan
4
Sidang Tahunan MPR RI, Fadel Muhammad: Pidato Presiden Harus Beri Harapan
MPR RI
20 jam yang lalu
Sidang Tahunan MPR RI, Fadel Muhammad: Pidato Presiden Harus Beri Harapan
5
MPR Akan Gelar Sidang Tahunan Dengan Protokol Kesehatan
MPR RI
21 jam yang lalu
MPR Akan Gelar Sidang Tahunan Dengan Protokol Kesehatan
6
Asphija Akui 'Ngemis Sana-Sini' Perjuangkan Nasib Pekerja Industri Hiburan
Ekonomi
18 jam yang lalu
Asphija Akui Ngemis Sana-Sini Perjuangkan Nasib Pekerja Industri Hiburan
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Anggota Komisi III Dorong Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

Anggota Komisi III Dorong Evaluasi Kebijakan Bebas Visa
Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi (kemeja putih/tengah). (Foto: DPR/Ria/rni)
Selasa, 06 Agustus 2019 01:53 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan 169 negara ke Indonesia yang sudah berlaku sejak 2016 lalu.

Saat rapat dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lapas kelas IIA, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (02/08/2019 lalu, Abie Bakar mengungkap beberapa alasan yang mendasari dorongan tersebut.

Pengawasan tenaga kerja asing dan dampak ekonomi dari kebijakan bebas visa, menjadi sorotan legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

"Kita belum nyaman dengan pembebasan visa, dan kami menilai antara uang yang masuk dan hilang sama. Untuk itu, kita berharap kebijakan ini ditinjau ulang. Pasalnya, pengawasan tenaga kerja asing agak sulit dilakukan," kata Aboe Bakar.

Aboe Bakar juga menyayangkan, peralihan fungsi pengawasan orang asing dari Polri ke Kemenkumham yang ternyata tidak optimal. Ia pun berharap, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, betul-betul qualified dalam mengatasi permasalahan ini.

“Pengawasan yang dilakukan Kepolisian diambil alih sama Kemenkumham, namun saat ini ternyata itu tidak berjalan baik karena masih ada ego sektoral," katanya.***


wwwwww