Kasus Papua dan Pemindahan Ibu Kota dalam 'Indonesia Timur Bersuara'

Kasus Papua dan Pemindahan Ibu Kota dalam Indonesia Timur Bersuara
Minggu, 25 Agustus 2019 21:52 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Asosiasi Jurnalis Indonesia Timur (AJIT) kembali menggelar diskusi kedua yang berlangsung di gedung Balai Pustaka, Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Diskusi dengan tema "Indonesia Timur Bersuara," ini menghadirkan tujuh narasumber yang kesemuanya mewakili tokoh dari Indonesia Timur.

Yakni La Ode Ida (Komisioner Ombudsman RI), Troy Evelon Pamolingo (Politisi PDIP), Djafar Ngabalin (Pemerhati Pendidikan), Petrus Salestinus (pakar Hukum), Syahrul Yasin Limpo (Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara), Marlina (Tokoh Perempuan), dan Sutomo (Tokoh Sulawesi Selatan).

Diskusi yang dimoderatori akademisi Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS), Muliansyah Abdurrahman ini juga dihadiri para peserta dari berbagai latar, mulai dari politisi, akademisi, birokrat, praktisi, pebisnis, mahasiswa hingga para wartawan.

Dalam sambutanya, Ketua Umum AJIT, Dominikus Dese (Domi Lewuk), mengatakan, diskusi edisi kedua ini digelar dalam rangka merespon beberapa isu yang berkembang belakangan ini.

"Diskusi kedua ini lebih fokus pada perkembangan isu mutakhir yakni mengenai isu pemindahan ibu kota RI dan masalah diskriminasi serta kesenjangan Papua," kata Dominikus saat membuka acara diskusi, di Balai Pustaka, Minggu (25/8/2019).

Menurut Dominikus, kedua isu ini sengaja diangkat karena besarnya perhatian masyarakat terutama dalam pemberitaan di berbagai media.

Lebih lanjut, kata dia, kedua isu ini perlu didudukkan dan dikaji lebih serius.

"Isu pemindahan ibu kota negara dan isu Papua adalah dua isu krusial yang butuh kajian serius," ujar Dominikus.

Diskusi kedua ini indonesia ini dibangun berbagai suku menjadi nusantara baru kita bersatu. Tidak mungkin kita merdeka kalu tdk bersatu.

"Terkait pemindahan ibu kota RI ini sudah otomatis punya dampak besar, khususnya kawasan Indonesia Timur. Juga halnya dengan persoalan Papua yang tidak bisa disederhanakan semata-mata hanya soal gesekan identitas saja, melainkan perlu ditilik lebih jauh akar persoalannya," sambungnya.

Terkait pemindahan ibu kota RI, kata Dominikus, yang perlu dilihat adalah soal kesiapan SDM di kawasan timur Indonesia. "Jangan sampai masyarakat kita hanya jadi penonton, di tengah masifnya penggerusan sumber daya alam besar-besaran oleh pihak luar," cetus dia.

Karena itu, dia berharap pemindahan ibu kota jangan sampai terjebak pada euforia semata, tanpa memerhatikan persoalan mendasar yang dialami masyarakat di kawasan timur. "Kita perlu pertanyakan, seberapa jauh Indonesia timur ini sudah siap menyambut agenda besar ini," tegasnya.

Selain itu, dia juga mengatakan pekerjaan rumah yang belum selesai secara otomatis akan menjadi tantangan sendiri ke depan.

"Banyak hal yang masih menjadi PR pemerintah khususnya di kawasan timur. Masalah diskriminasi dan kesenjangan adalah beban sosial yang perlu segera dicarikan solusi sebelum bicara jauh ke depan," ujar Dominikus.

Dia meminta kepada pemerintah agar benar-benar serius memerhatikan masalah sumber daya manusia di kawasan timur yang sampai saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Jawa dan beberapa kawasan lainnya.

Untuk menyiasati hal itu, kata dia, setelah ini AJIT akan bersama seluruh aktivis indonesia Timur akan duduk bersama dengan melibatkan masing-masing kepala daerah di kawasan timur untuk mendiskusikan persoalan daerah.***


wwwwww