Fahri Hamzah: Defisit BPJS Kesehatan Harus Dicarikan Solusi dan Terobosan Sistematik

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mendesak kepada pemerintah untuk segera mencari solusi dan perbaikan dari permasalahan defisit biaya yang tengah membelit Badan Penyelenggara Jamian Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya permasalah ini sudah terjadi betahun-tahun dan tidak ditemukan jalan keluarnya.

"Harus ada sebuah teobosan secara sistemik, agar masalah yang bersifat mulfaktorial ini dapat diselesaikan," kata Fahri dalam rapat gabungan antara Komisi IX, Komisi XI, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan perwakilan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Gedung DPR RI, Selasa (27/8/2019).

Fahri menuturkan bahwa DPR memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), selama kurun waktu 5 tahun ini, terutama terkait defisit dana jaminan sosial atau permasalahan JKN yang dikelola BPJS ini bersifat multifactorial, sehingga perlu segera dilakukan perbaikan secara sistemik.

Pada kesempatan ini, Fahri mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sistem JKN agar dapat dapat berlangsung dalam janga waktu yang panjang.

"Kami juga sudah mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah percepatan perbaikan sistem JKN, termasuk mempertimbangkan bauran kebijakan untuk dijadikan kebijakan permanen yang jangka panjang dalam rangka menekan defisit JKN," ujarnya.

Pimpinan DPR RI Koordinator bidang Kesejateraan Rakyat (Korkesra) itu juga menilai perlunya mengkaji rasionalisasi antara manfaat yang seharusnya diterima para peserta dengan biaya iuran yang dikeluarkan oleh peserta.

Karena itu DPR mengharapkan adanya pembahasan yang komprehensif terhadap keseluruhan permasalahan JKN termasuk laporan tindak lanjut atas hasil kesimpulan rapat kerja yang lalu.

"Perlu pemaparan terkait grand design penataan JKN dan peta jalannya dengan harapan adanya kesepahaman tentang bagaimana kita menjaga kesinambungan program nasional ini yang merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi dan undang-undang," tutup inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.***