Loading...    
           

Menurut Pengamat, Syamsuar Hadiri Acara di Thailand dan Tetap di Riau Seperti Dua Sisi Mata Uang

Menurut Pengamat, Syamsuar Hadiri Acara di Thailand dan Tetap di Riau Seperti Dua Sisi Mata Uang
Pengamat Politik dan Kebijakan, Saiman Pakpahan
Kamis, 12 September 2019 08:41 WIB
Penulis: Friedrich Edward Lumy
PEKANBARU - Penilaian publik terhadap Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi, yang memilih mengikuti acara di Thailand daripada bersama dengan masyarakyat Riau yang terkena dampak asap, menurut Pengamat Politik dan Kebijakan, Saiman Pakpahan, seperti dua sisi mata uang.

Sisi mata uang memiliki perspektif yang berbeda-beda, namun harus bijak melihatnya, itu dikatakan Saiman yang juga Dosen FISIP Universitas Riau, Kamis (12/9/2019). Jika salah satu sisinya tidak ada, mata uang tidak akan bisa memiliki manfaat. Begitu juga kebijakan yang sudah diambil Syamsuar.

"Beliau (Syamsuar, red) sebagai narasumber di Indonesian-Malaysia-Thailand Growth Triangel (IMT-GT) dalam acara Chief Ministers and Governors Forum (CMGF) ke-16. Ini momentum yang diambil beliau untuk menyampaikan pengoperasian RoRo Dumai-Malaka, memperjuangkan harga sawit, karet dan kelapa, serta mempromosikan potensi investasi, harus diambil beliau," kata Saiman kepada GoRiau.com.

Gubernur Riau, berangkat ke Thailand dalam rangka memenuhi undangan dari Menko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, dan Gubernur yang diundang ialah gubernur se-Sumatera. Mengingat forum setingkat menteri dan gubernur ini dianggap penting untuk percepatan pembangunan di Provinsi Riau.

"Maka, beliau diharuskan terlibat dalam forum internasional tersebut, untuk membaca peluang kerjasama diantara provinsi yang ada di Sumatera, maupun kerjasama antar negara (Malaysia dan Thailand).

Begitu juga persoalan asap di Provinsi Riau yang sudah merata dampaknya dirasakan masyarakat, disampaikan Saiman. Kondisi eksisting asap dua hari yang lalu, dimana ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) mengukur kualitas udara tercemar merangkak naik pada level sangat berbahaya.

"Beliau, tidak pada posisi 'melepas' tanggungjawab sebagai pemimpin di Bumi Lancang Kuning. Usaha dan upaya yang dilakukan, dengan mendelegasikan kewenangannya kepada Wakil Gubernur Riau. Ini salahsatu upaya beliau untuk berkompromi dengan keadaan. Dua urusan ini (Karhutla dan Thailan), sama-sama penting, karena diujung semuanya akan kembali kepada rakyat dengan bentuk program populis yang dibutuhkan oleh masyarakat," ungkapnya.

Seandainya Gubernur Riau memiliki kewenangan mengeluarkan izin pemanfaatan lahan untuk perkebunan, diungkapkan Saiman, Syamsuar tidak segan mencabut izin perusahaan, sementara kondisinya saat ini izin tersebut yang mengeluarkan pemerintah pusat.

"Misalnya, asap yang timbul akibat ulah korporasi yang telah mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (kemen LHK), maka pemberi izin harus mencabut izin perusaaan bermasalah. Logikanya, pemberi izin yang berwenang mencabut izin yang telah diberikan. Dalam hal ini pemerintah pusat, bukan gubernur," jelas Saiman.

Dirinya berharap, semua elemen masyarakat di Riau, saling mendukung, memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk bisa segera menyelesaikan persoalan publik. Sehingga, program pembangunan yang dijanjikan oleh Syamsuar - Edy Nasution bisa direalisasikan.

"Memang, ruang publik tidak bisa dibungkam, maupun dikooptasi oleh kekuasaan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi akan menempatkan kritikan, sebagai upaya mendorong kerja pemerintahan segera menyelesaikan persoalan asap," imbuh Saiman mengakhiri pembicaraan. ***


       
        Loading...    
           
wwwwww