Pemerintah Tegaskan Pentingnya Penegakkan Hukum dalam Penanganan Karhutla dan Asap

Pemerintah Tegaskan Pentingnya Penegakkan Hukum dalam Penanganan Karhutla dan Asap
Senin, 23 September 2019 17:15 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menilai, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang tengah melanda sebagian wilayah Indonesia dan dampak asapnya yang dirasakan hingga ke negara tetangga, merupakan ulah tangan manusia demi keuntungan finansialnya.

Dirjen Penegakkan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengemukakan, 99 lebih sekian persen Karhutla, disebabkan oleh manusia. Sehingga penegakkan hukum menjadi kunci penanganan masalah ini.

"Mana ada petir musim kemarau? Istilahnya begitu!" kata Rasio Sani dalam diskusi 'Tanggap Bencana Karhutla' yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta, Senin (23/09/2019).

Pihaknya, kata Rasio Sani, telah menyegel sebanyak 52 perusahaan terkait Karhutla yang tersebar di Riau, Jambi, Sumsel dan juga Kalbar.

Dalam menangani Karhutla, KLHK juga telah mengirimkan sebanyak 288 surat peringatan pada terduga pelanggar yang menyebabkan Karhutla. Memberikan 211 sanksi administratif, 77 paksaan pemerintah, 16 pembekuan izin, 17 gugatan perdata dan 9 diantaranya sudah inkrah dengan nilai inkrah sebesar Rp3,15 triliun.

Ke depan, kata Rasio Sani, perlu dilakukan perluasan skala penindakan dengan pelibatan Pemda dalam pemberian sanksi pada para pelanggar. Perlu juga diterapkan pidana tambahan untuk meningkatkan efek jera. Setidaknya, ada UU PPLH, UU Kehutanan, UU perkebunan, UU TPPU, yang bisa dijadikan instrumen penegakkan hukum.

Dalam hal perluasan penindakan dengan melibatkan Pemda, Rasio Sani mengungkapkan, hal tersebut karena sebetulnya Pemda juga punya kewenangan dan tanggungjawab untuk itu.

"Penegakkan hukum ini akan efektif kalau semua yang punya kewenangan itu melakukannnya," kata Rasio Sani.

"Jadi siapa yang memberikan izin, harusnya memberi pengawasan," tukasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Peristiwa, Hukum, Pemerintahan, Lingkungan, DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Barat

GoNews Besok, Panglima TNI dan Kapolri akan Memonitoring Penanganan Karhutla di Riau
GoNews Meski Menuai Kecaman, JPU Tetap Tuntut Rp3 Miliar Petani yang Bakar Lahan Seluas 20x20 Meter untuk Tanam Ubi di Rumbai
GoNews Pantau Hutan Riau, Kapolda Lihat Langsung Adanya Pembalakan Liar di Kawasan Hutan
GoNews Pagi Ini, Enam Kabupaten di Riau Menghasilkan Titik Panas
GoNews JPU Sebut Tuntutan yang Dilayangkan Kepada Syarifudin Petani Pembakar Lahan Seluas 20x20 Meter Sudah Sesuai Undang-undang
GoNews Bersihkan Lahan dengan Cara Membakar, ASN Bengkalis Ditetapkan Tersangka
GoNews Minggu Pagi, Titik Panas di Bengkalis Melonjak Drastis
GoNews Bengkalis Tidak Pernah Absen Sumbang Titik Panas di Riau
GoNews Tiga Titik Panas Terdeteksi di Bengkalis
GoNews Tragedi Hukum Tuntutan 4 Tahun Penjara dan Denda Rp3 Miliar untuk Pembakar Lahan 20x20 Meter, Kajati Harus Periksa Jaksa
GoNews Kapolda Riau akan Berikan Pin Emas untuk Aparat dan Relawan yang Mampu Tekan Karhutla
GoNews Bakar Lahan 20x20 Meter, Syarifudin Dituntut 4 Tahun Penjara dan Denda Rp3 Miliar, Masyarakat Peduli Lingkungan Sebut Penegak Hukum Menyiksa Rakyat Kecil
GoNews Wagubri Edy Nasution Ajak Semua Pihak di Kabupaten dan Kota Lebih Serius Tangani Karhutla Tahun Ini
GoNews Bakar Lahan 20x20 Meter untuk Tanam Ubi, Pria Berusia 69 Tahun di Pekanbaru Dituntut 4 Tahun Penjara dan Denda Rp3 Miliar
GoNews Dua Titik Panas Masih Muncul di Rupat Utara
GoNews Riau akan Dilanda Kemarau Selama Tujuh Bulan, Ini Imbauan DPRD Pekanbaru
GoNews Tak Serius Tangani Karhutla, Satu Kapolsek di Pelalawan Dicopot
GoNews Kisah Bayi yang Dibuang, Kini Miliki Perusahaan Bernilai Ratusan Miliar
wwwwww