Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Indonesia Tertinggal 0-2 dari China, Fadia/Ribka: Hasilnya Belum Sesuai
Olahraga
19 jam yang lalu
Indonesia Tertinggal 0-2 dari China, Fadia/Ribka: Hasilnya Belum Sesuai
2
Indonesia Tertinggal 0-1 dari China, Gregoria Sampaikan Permohonan Maaf
Olahraga
19 jam yang lalu
Indonesia Tertinggal 0-1 dari China, Gregoria Sampaikan Permohonan Maaf
3
Indonesia Gagal Juara Piala Uber 2024, Ester Sudah Tunjukkan Perlawanan Maksimal
Olahraga
14 jam yang lalu
Indonesia Gagal Juara Piala Uber 2024, Ester Sudah Tunjukkan Perlawanan Maksimal
4
Jalani Sosialisasi VAR, Skuat Pesut Etam Antusias
Olahraga
13 jam yang lalu
Jalani Sosialisasi VAR, Skuat Pesut Etam Antusias
5
Antusiasme Alberto Rodriguez Jajal Championship Series Lawan Bali United
Olahraga
13 jam yang lalu
Antusiasme Alberto Rodriguez Jajal Championship Series Lawan Bali United
6
Ciro Alves dan Pengorbanan Untuk Persib Bandung Catat Statistik Apik
Olahraga
13 jam yang lalu
Ciro Alves dan Pengorbanan Untuk Persib Bandung Catat Statistik Apik
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

Gaji Belum Juga Turun, Buruh PT Palma Satu Riau Kembali Geruduk KPK

Gaji Belum Juga Turun, Buruh PT Palma Satu Riau Kembali Geruduk KPK
Rabu, 04 Desember 2019 22:42 WIB
JAKARTA - Ratusan karyawan kebun kelapa sawit PT Palma Satu Riau kembali menyambangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

Mereka kembali berunjuk rasa menuntut KPK tidak tebang pilih dalam melakukan upaya penegakan hukum.

Dalam aksi yang keenam kalinya ini, unjuk rasa dibalut dengan aksi teatrikal yang menggambarkan keadaan dan tuntutan dari karyawan.

Terlihat seseorang menutupi wajahnya dengan topeng bergambar salah satu pimpinan KPK. Di depannya, berdiri empat orang yang membawa benda seperti tongkat dengan tangan terikat.

Sementara itu, tampak empat orang berorasi secara bergantian di atas mobil bak terbuka. Massa juga menuntut agar KPK segera membuka pemblokiran rekening PT Palma Satu.

Koordinator aksi, Antoni Lawolo mengatakan, ribuan karyawan terancam terkena PHK karena perusahaan tidak bisa membayar gaji akibat pemblokiran rekening.

"Ini bukan kebencian, ini datang dari hati kami. Semoga bapak mempertimbangkan apa yang kami sampaikan. Kami meminta keadilan dan KPK tidak tebang pilih dalam penegakan hukum," kata Antoni dalam orasinya di lokasi.

KPK selaku lembaga penegakan hukum yang independen dituntut tidak boleh tebang pilih dalam upaya penegakan hukum.

"Apalagi jika disusupi dengan kepentingan," tandasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.id
Kategori:Umum, Peristiwa, Hukum, DKI Jakarta, Riau
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/