Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Manajemen dan Nasabah Bumiputera Diharapkan Segera Bertemu
DPR RI
24 jam yang lalu
Manajemen dan Nasabah Bumiputera Diharapkan Segera Bertemu
2
Tahan Impor, Partai Gelora Indonesia: Perlu Ada Kemandirian
Pemerintahan
24 jam yang lalu
Tahan Impor, Partai Gelora Indonesia: Perlu Ada Kemandirian
3
Ekonomi Anjlok, Wakil Ketua MPR: Bukti Kebijakan Pemerintah Tak Efektif
MPR RI
8 jam yang lalu
Ekonomi Anjlok, Wakil Ketua MPR: Bukti Kebijakan Pemerintah Tak Efektif
4
Soal Bantuan Karyawan dengan Upah di Bawah Rp5 Juta, Ini Catatan Komisi XI
DPR RI
8 jam yang lalu
Soal Bantuan Karyawan dengan Upah di Bawah Rp5 Juta, Ini Catatan Komisi XI
5
Ombudsman Tutup Posko Pengaduan Virtual Covid-19, Apa Kabar Semangat Manajemen Krisis?
Nasional
22 jam yang lalu
Ombudsman Tutup Posko Pengaduan Virtual Covid-19, Apa Kabar Semangat Manajemen Krisis?
6
Kepala BP2MI: Sindikat Adalah Musuh Bersama dan Penghianat
Hukum
24 jam yang lalu
Kepala BP2MI: Sindikat Adalah Musuh Bersama dan Penghianat
Home  /  Berita  /  DKI Jakarta

Gaji Belum Juga Turun, Buruh PT Palma Satu Riau Kembali Geruduk KPK

Gaji Belum Juga Turun, Buruh PT Palma Satu Riau Kembali Geruduk KPK
Rabu, 04 Desember 2019 22:42 WIB
JAKARTA - Ratusan karyawan kebun kelapa sawit PT Palma Satu Riau kembali menyambangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

Mereka kembali berunjuk rasa menuntut KPK tidak tebang pilih dalam melakukan upaya penegakan hukum.

Dalam aksi yang keenam kalinya ini, unjuk rasa dibalut dengan aksi teatrikal yang menggambarkan keadaan dan tuntutan dari karyawan.

Terlihat seseorang menutupi wajahnya dengan topeng bergambar salah satu pimpinan KPK. Di depannya, berdiri empat orang yang membawa benda seperti tongkat dengan tangan terikat.

Sementara itu, tampak empat orang berorasi secara bergantian di atas mobil bak terbuka. Massa juga menuntut agar KPK segera membuka pemblokiran rekening PT Palma Satu.

Koordinator aksi, Antoni Lawolo mengatakan, ribuan karyawan terancam terkena PHK karena perusahaan tidak bisa membayar gaji akibat pemblokiran rekening.

"Ini bukan kebencian, ini datang dari hati kami. Semoga bapak mempertimbangkan apa yang kami sampaikan. Kami meminta keadilan dan KPK tidak tebang pilih dalam penegakan hukum," kata Antoni dalam orasinya di lokasi.

KPK selaku lembaga penegakan hukum yang independen dituntut tidak boleh tebang pilih dalam upaya penegakan hukum.

"Apalagi jika disusupi dengan kepentingan," tandasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.id
Kategori:Umum, Peristiwa, Hukum, DKI Jakarta, Riau

wwwwww