Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Bertambah 1.893, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 125.396 Orang, 5.723 Meninggal
Kesehatan
23 jam yang lalu
Bertambah 1.893, Total Kasus Covid-19 di Tanah Air 125.396 Orang, 5.723 Meninggal
2
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
DPR RI
5 jam yang lalu
Pandemi dan Persaingan Kerja Lulusan Baru
3
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
Peristiwa
18 jam yang lalu
Kapal Patroli Polairud Tenggelam, 3 Polisi Hilang
4
Jika Banyak 'Kotak Kosong' di Pilkada 2020
DPD RI
6 jam yang lalu
Jika Banyak Kotak Kosong di Pilkada 2020
5
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
Peristiwa
17 jam yang lalu
Ini Identitas 3 Polisi yang Hilang Akibat Karamnya Kapal Patroli Polairud
6
Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat
DPR RI
4 jam yang lalu
Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat
Home  /  Berita  /  GoNews Group

GP Ansor: Terlalu Remeh Menteri Agama Ngurus Majelis Taklim

GP Ansor: Terlalu Remeh Menteri Agama Ngurus Majelis Taklim
Rabu, 04 Desember 2019 22:48 WIB
JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyatakan aturan Menteri Agama Fachrul Razi terkait pendaftaran majelis taklim berlebihan. Yaqut menilai, Fachrul mestinya tak perlu terlalu mengurusi majelis taklim karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan.

"Itu berlebihan, saya kira menteri agama enggak usah ngurusi yang begitu-begitu deh. Terlalu remeh menteri ngurus begituan, banyak persoalan besar di negeri ini daripada sekadar ngurusi majelis taklim," ujar Yaqut di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (4/12).

Menag sebelumnya beralasan pendaftaran itu penting demi mempermudah penyaluran dana dari pemerintah untuk majelis taklim. Namun, menurut Yaqut, kebutuhan majelis taklim tak sekadar dana. Menag mestinya mengatur agar majelis taklim dapat leluasa melakukan kegiatannya.

"Jangan underestimate majelis taklim butuh dana. Tapi lebih baik tidak dibatasi ketika menyampaikan dakwah, itu juga keinginan mereka. Jadi bukan hanya soal dana," katanya.

Menag sebelumnya beralasan pendaftaran itu penting demi mempermudah penyaluran dana dari pemerintah untuk majelis taklim. Namun, menurut Yaqut, kebutuhan majelis taklim tak sekadar dana. Menag mestinya mengatur agar majelis taklim dapat leluasa melakukan kegiatannya.

"Jangan underestimate majelis taklim butuh dana. Tapi lebih baik tidak dibatasi ketika menyampaikan dakwah, itu juga keinginan mereka. Jadi bukan hanya soal dana," katanya.

Menurut Yaqut, aturan tersebut justru mempersulit keberadaan majelis taklim yang ada di Indonesia selama ini. Aturan itu juga dinilai bertentangan dengan prinsip Presiden Joko Widodo yang ingin segala kebijakan berjalan cepat dan efisien.

"Ngapain coba bikin aturan ribet, kalau bahasa presiden itu malah membuat sandungan sendiri (untuk majelis taklim)," tuturnya.

Menteri Agama Fachrul Razi sebelumnya menerbitkan aturan baru yang mengharuskan majelis taklim mendaftarkan diri, baik pengurus, ustaz, jemaah, tempat serta materi ajar. Aturan baru itu tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 yang diterbitkan pada 13 November 2019.

Mantan Wakil Panglima TNI itu menyatakan aturan tersebut bukan kewajiban, meski pada pasal 6 ayat 1 PMA 29/2019 disebutkan majelis hakim harus terdaftar.

Aturan baru itu disebut bertujuan agar Kemenag memiliki daftar jumlah majelis taklim sehingga lebih mudah mengatur penyaluran dana.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:dETIK.COM
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww