Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona
Pemerintahan
18 jam yang lalu
1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona
2
RUU HIP Bergejolak, PDIP Copot Rieke Diah dari Pimpinan Baleg DPR RI
Politik
19 jam yang lalu
RUU HIP Bergejolak, PDIP Copot Rieke Diah dari Pimpinan Baleg DPR RI
3
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Dikebut, Lukman Edy Mengaku Siap Laksanakan Perintah Presiden
Pemerintahan
21 jam yang lalu
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Dikebut, Lukman Edy Mengaku Siap Laksanakan Perintah Presiden
4
Guru Besar UGM Sebut Nadiem Lebih Cocok jadi Dirjen Ketimbang Menteri
Pendidikan
19 jam yang lalu
Guru Besar UGM Sebut Nadiem Lebih Cocok jadi Dirjen Ketimbang Menteri
5
Mantan Pemred Tempo Angkat Bicara Soal Isu Terima Duit KKP
Pemerintahan
21 jam yang lalu
Mantan Pemred Tempo Angkat Bicara Soal Isu Terima Duit KKP
6
Gus Jazil Apresiasi Kebijakan Kemenag dalam Penanggulangan Covid-19 di Madrasah
Politik
21 jam yang lalu
Gus Jazil Apresiasi Kebijakan Kemenag dalam Penanggulangan Covid-19 di Madrasah
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Pakar Hukum Tata Negara: Negara Jangan Berkerut Kening Cuma Gara-gara Dikritik

Pakar Hukum Tata Negara: Negara Jangan Berkerut Kening Cuma Gara-gara Dikritik
Rabu, 04 Desember 2019 14:05 WIB
JAKARTA - Kebebasan warga negara menyatakan pendapat mendapat jaminan dari kontitusi, UUD Negara Republik Indonesia. Untuk itu, sudah menjadi hal wajar jika perbedaan pendapat dan pandangan memenuhi ruang publik.

Hanya saja, perbedaan pendapat jangan sampai ditanggapi berlebihan. Lebih-lebih hingga pembungkaman terhadap aktor yang mengkritik.

Begitu kira-kira maksud dari pakar hukum tata negara Refly Harun dalam kicauannya di akun Twitter pribadi, Rabu (4/12). "Negara tidak perlu berkerut keningnya hanya karena ada yang mengkritik atau berbeda pendapat. Senyum dan cerna saja, jangan gunakan instrumen koersif untuk membungkam," tegas Refly.

Lebih jauh, Guru Besar kampus IPDN ini mengingatkan agar iklim kehidupan bernegara selalu dalam keadaan menggembirakan. Negara dan rakyat yang mengkritik jangan saling berseteru apalagi tegang.

Perlu dicatat, kata Refly, bahwa dalam sebuah negara demokrasi tidak ada kekuasaan yang bersifat absolut atau mutlak.

"Bernegara itu harus menggembirakan. Terlebih kekuasaan itu bergilir, datang dan pergi seperti malam dan siang," ujar Refly mengingatkan.

Pernyataan itu dikicaukan Refly seiring jagat media sosial sedang ramai membahas filsuf dari Universitas Indonesia (UI), yang menyebut Joko Widodo tidak paham Pancasila.

Rocky menilai Jokowi seolah hanya menjadikan Pancasila sebatas hapalan tapi tidak dibarengi implementasi dalam membuat kebijakan.

"Kalau dia paham, dia enggak berutang. Kalau dia paham dia enggak naikin BPJS. Kalau dia paham dia enggak melanggar undang-undang lingkungan," kata Rocky saat jadi pembicara Indonesia Lawyers Club (ILC) dengan tema "Maju-Mundur Izin FPI", di Jakarta, Selasa malam (3/12).

Di forum ILC semalam, politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang yang turut menjadi pembicara sontak akan melaporkan Rocky Gerung ke polisi karena dianggap telah menghina presiden.

Sejak dinihari tadi, tanda pagar (tagar) atau hashtag #RockyGerungMenghinaPresiden masih menjadi trending topic di Twitter.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:RMOL.ID
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww