Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ledakan di Lebanon Sebuah Serangan di Tengah Sulitnya Ekonomi?
Internasional
10 jam yang lalu
Ledakan di Lebanon Sebuah Serangan di Tengah Sulitnya Ekonomi?
2
Indonesia Terbilang Masuk Resesi Ekonomi karena...
Ekonomi
9 jam yang lalu
Indonesia Terbilang Masuk Resesi Ekonomi karena...
3
Anaknya Alami Musibah, Spaso Belum Gabung Timnas Indonesia
Sepakbola
23 jam yang lalu
Anaknya Alami Musibah, Spaso Belum Gabung Timnas Indonesia
4
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
Nasional
22 jam yang lalu
Jokowi dan Menteri Tak Pakai Masker Saat Rapat Penanganan Covid-19, Begini Penjelasan Kepala Setpres
5
ISYF Kampanyekan Gerakan Milenial Bermasker Cegah Covid-19
Umum
1 jam yang lalu
ISYF Kampanyekan Gerakan Milenial Bermasker Cegah Covid-19
6
Pemain Persik Kediri Diminta Kumpul 7 Agustus 2020
Sepakbola
2 jam yang lalu
Pemain Persik Kediri Diminta Kumpul 7 Agustus 2020
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Komitmen Reformasi Legislasi Jokowi Tak Terwujud di Prolegnas 2020

Komitmen Reformasi Legislasi Jokowi Tak Terwujud di Prolegnas 2020
Kamis, 05 Desember 2019 18:38 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum)/Dosen Hukum Tata Negara FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ferdian Andi mengatakan, ide dan gagasan reformasi legislasi yang selama ini disampaikan Presiden Jokowi tak tampak dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020.

Padahal, ada sekitar 50 RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020. Tapi menurutnya, 50 RUU tersebut masih mencerminkan semangat "over regulasi" yang ditampilkan oleh DPR dan Pemerintah.

"Ini sangat kita sayangkan, karena dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi sering menyerukan agar dilakukan reformasi di bidang legislasi," ujar Ferdian Andi melalui keterangan tertulisnya yang diterima GoNews.co, Kamis (5/12/2019) di Jakarta.

Sejumlah isu yang semestinya tidak perlu diatur dalam bentuk UU kata Andi, justru diusulkan menjadi RUU. Ia mencontohkan, seperti RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji, RUU tentang Desitnasi Wisata Halal, RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan RUU tentang Ketahanan Keluarga.

"Berbagai persoalan tersebut, jika memang urgen untuk diatur semestinya cukup diatur melalui peraturan perundang-undangan di bawah UU saja," tegasnya.

Justru RUU yang semestinya mendesak untuk diterbitkan katanya lagi, malah tidak muncul dalam daftar prolegnas 2020. Seperti RUU Jabatan Hakim yang di Prolegnas 2019 di DPR periode lalu masuk di prolgenas prioritas. "Namun saat ini tidak masuk dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2020. Padahal, persoalan karut marut jabatan hakim di Indonesia menjadi masalah krusial yang harus segera dituntaskan," tandasnya.

Adapun mengenai omnibus law yang sebelumnya diadang-adang Presiden sebagai upaya untuk merampingkan sejumlah UU dalam satu UU, dalam daftar Porlegnas prioritas 2020 ini kata dia, justru jauh panggang dari api.

"Seperti RUU Kefarmasian yang dimasukan sebagai omnibus law namun di sisi yang lain terdapat RUU Pengawasan Obat dan Makanan. Poin pentingnya, konsep omnibus law yang diharapkan sebagai UU Sapu jagad, tampak belum terkonsolidasikan dengan baik dari sisi konsep dan implementasi melalui Prolegnas Prioritas Tahun 2020 ini," pungkasnya.***


wwwwww