Mendikbud Terapkan Program Merdeka Belajar, Ini 4 Kebijakan Pokoknya, Termasuk Penyederhanaan RPP

Mendikbud Terapkan Program Merdeka Belajar, Ini 4 Kebijakan Pokoknya, Termasuk Penyederhanaan RPP
Mendikbud Nadiem Makarim. (int)
Rabu, 11 Desember 2019 14:40 WIB
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menerapkan Program Merdeka Belajar melalui empat kebijakan pokok bidang pendidikan nasional.

''Empat kebijakan pokok pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,'' tegas Nadiem dalam Rapat Koordinasi Bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Dijelaskan Nadiem, keempat kebijakan pokok itu adalah: Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), penghapusan Ujian Nasional ( UN), penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan peraturan zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang fleksibel.

1. Penilaian USBN Komprehensif

Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan penyelenggaraan USBN (Ujian Sekolah Berbasis Nasional) tahun 2020 akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah.

Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian komprehensif seperti portofolio dan penugasan. Portofolio ini nantinya dapat dilakukan melalui tugas kelompok, karya tulis, maupun sebagainya.

''Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa,'' ucap Nadiem.

Nadiem menyampaikan anggaran USBN nantinya akan dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. UN 2020 Jadi UN Terakhir

Nadiem menegaskan tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN terakhir. ''Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,'' ujar Mendikbud.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.

Kemudian, hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

''Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,'' kata Nadiem.

3. Penyederhanaan RPP

Tekait penyususnan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP.

Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

''Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,'' kata Nadiem.

4. Zonasi Lebih Fleksibel

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Menurut Nadiem, komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen.

Untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. ''Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,'' ujar Mendikbud.

Dengan adanya empat arah kebijakan ini, Nadiem berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan.

''Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,'' tuturnya ***

Editor:hasan b
Sumber:kompas.com
Kategori:Pendidikan, Riau

GoNews Kapal Berpenumpang 18 TKI Ilegal Tenggelam di Perairan Rupat, 1 Ditemukan Tewas, 9 Belum Diketahui Nasibnya
GoNews Terkait Eksekusi Lahan PT PSJ, Akademisi Sebut Presiden pun tak Bisa Larang Putusan Peradilan
GoNews Hadiri Pisah Sambut Camat Merbau, Ini Pesan Wabup Said Hasyim
GoNews Jangan Panik, Kenali Tanda-tanda Virus Corona atau Pneumonia Wuhan
GoNews Di Rangsang Kepulauan Meranti, Kapal Nelayan Bantuan Kementerian Disewakan untuk Mancing
GoNews Kementerian PUPR Renovasi 5 Sekolah di Kabupaten Siak, Alfedri: SDM Guru Harus Ditingkatkan
GoNews Minimalisir Konflik Satwa Liar dan Manusia, BBKSDA Riau Pasang GPS Collar ke Gajah
GoNews Penyakit Jantung Mengintai Usia Muda, YJI Cabang Utama Riau Ajak Masyarakat Terapkan Pola Hidup Sehat
GoNews 18 Hotspot Muncul di Riau, Pelalawan Penyumbang Terbanyak
GoNews Sapi di Kepulauan Meranti Positif Brucellosis, Dilakukan Pemotongan Bersyarat
GoNews Dukung Sarana Pendidikan Melalui Program CSR Perusahaan, Karyawan XL Axiata Berikan Edukasi Bijak Bersosial Media di 100 SMA/SMK se-Jabodetabek
GoNews Tuan Rumah Surabaya Bhayangkara Samator di Pekanbaru Masih Buta Kekuatan Lawannya
GoNews Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Kerahkan Helikopter Super Puma Cari TKI yang Tenggelam di Tanjung Medang
GoNews Pengembangan Infrastruktur Kawasan Industri Tenayan Butuh Anggaran Rp1,8 Triliun
GoNews Menpora RI Akan Buka Proliga 2020 di Kota Pekanbaru
GoNews RAPP Gelar Seminar Nasional K3 Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental dan Bijak Memakai Gadget
GoNews Satresnarkoba Polres Inhu Tangkap Oknum Satpol-PP yang Kerap Jual Narkoba dan Meresahkan Masyarakat
GoNews Bandar Narkoba di Dumai Dituntut Hukuman Mati
wwwwww