MPR: Silaturahmi Kebangsaan Dapat Ciptakan Stabilitas Politik

JAKARTA - Saat ini Pimpinan MPR sedang gencar melaksanakan silaturahmi kebangsaan ke berbagai elemen masyarakat, tokoh bangsa, organisasi kemasyarakatan untuk menghimpun masukan dan aspirasi berkaitan dengan agenda MPR menghadirkan kembali haluan negara.

Ketua Fraksi PPP MPR, Arwani Thomafi melihat safari kebangsaan Pimpinan MPR bisa menjadi contoh atau role model sebagai embrio untuk menciptakan stabilitas politik di Indonesia.

"Sudah tepat Pimpinan MPR melakukan silaturahmi kebangsaan. Dan ini menjadi role model ke depan, yaitu bagaimana pemimpin-pemimpin kita mengedepankan dan menjaga persatuan dan pada akhirnya memastikan bahwa stabilitas politik sangat penting," kata Arwani Thomafi dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema "Makna Silaturahmi Kebangsaan Untuk Indonesia” di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Turut berbicara dalam diskusi ini Ketua Kelompok DPD untuk MPR, Intsiawati Ayus.

Bagi Arwani Thomafi, silaturahmi kebangsaan yang dilakukan Pimpinan MPR sudah menjadi semacam tradisi politik baru di Indonesia. “Bukan karena MPR kurang kerjaan. Tetapi memang pekerjaan MPR seharusnya seperti itu. Sebab MPR merupakan representasi dari daulat rakyat, anggota MPR dipilih oleh rakyat. Karena itu MPR diharapkan memainkan peran strategis untuk merajut ke-Indonesiaan,” kata politisi PPP ini.

Silaturahmi kebangsaan, lanjut Arwani Thomafi, jangan hanya sekadar untuk menghimpun aspirasi terkait dengan rencana MPR untuk menghadirkan kembali haluan negara di antaranya melalui amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945. “Bisa lebih dari itu, yaitu MPR sebagai rumah kebangsaan menjadi payung bersama bagi partai politik, masyarakat sipil, juga lembaga-lembaga negara lainnya. Silaturahmi kebangsaan Pimpinan MPR bisa meminimalisir dampak negatif dari tantangan ekonomi, sosial, politik, pada tahun 2020,” paparnya.

Menurut Arwani, pada tahun 2020 Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ekonomi global yang diwarnai perang dagang AS dan Cina menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi ekonomi dalam negeri. Belum lagi persoalan kohesivitas kebangsaan, radikalisme berbasis agama maupun berbasis sekuler, dan hajatan Pemilukada serentak 2020. “Semua ini berpotensi menjadi masalah. Dan masalah-masalah itu harus dijawab dengan persatuan dan kesatuan stakeholder bangsa ini,” tuturnya.

“Intinya stabilitas politik menjadi kunci untuk menghadapi tantangan baik ekonomi, soal radikalisme, kohesivitas masyarakat, pada tahun 2020. Semua memerlukan stabilitas politik. Safari kebangsaan Pimpinan MPR ke berbagai elemen masyarakat menjadi embrio untuk menciptakan stabilitas politik di Indonesia,” imbuhnya.

Karena itu, Arwani menambahkan silaturahmi kebangsaan menjadi sangat penting karena pemimpin yang mengedepankan silaturahmi dan prinsip persatuan dan kesatuan menjadi teladan bagi masyarakat. “Pimpinan MPR jangan berhenti pada persoalan amandemen saja tetapi lebih luas lagi karena MPR adalah rumah kebangsaan untuk mencari solusi bagi persoalan-persoalan kebangsaan lainnya,” ujar Arwani.

Ketua Kelompok DPD di MPR, Intsiawati Ayus juga melihat silaturahmi kebangsaan yang dilakukan Pimpinan MPR sebagai bentuk upaya atau ikhtiar untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan. “Karena dalam silaturahmi ada sebuah kebersamaan. Dengan kebersamaan maka semua argumentasi dan kepentingan masing-masing sudah selesai dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Tentu semua dalam bingkai persatuan dan kesatuan,” katanya.

Anggota DPD dari Provinsi Riau ini Ayus berharap pimpinan antar parlemen, yaitu DPR dan DPD pun perlu melakukan silaturahmi. “Silaturahmi menjadi teladan untuk tidak mengedepankan rivalitas. Agenda amandemen dan masalah-masalah kebangsaan bisa diselesaikan melalui forum-forum silaturahmi. Dan ini sudah banyak contohnya,” ujarnya.***