Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Instiawati Ayus dan YIRA Kebut Perhutanan Sosial Riau
Lingkungan
16 jam yang lalu
Instiawati Ayus dan YIRA Kebut Perhutanan Sosial Riau
2
Soal Isu Terduga Pemalsuan SNI, Pengusaha Kimin Tanoto Merasa Disudutkan Media
Hukum
7 jam yang lalu
Soal Isu Terduga Pemalsuan SNI, Pengusaha Kimin Tanoto Merasa Disudutkan Media
3
Rencananya, Angkatan Ke-IV Kartu Prakerja Dimulai Akhir Juli 2020
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Rencananya, Angkatan Ke-IV Kartu Prakerja Dimulai Akhir Juli 2020
4
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
Ekonomi
13 jam yang lalu
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
5
Spekulasi Dampak Terburuk Pandemi Berakhir sempat Lemahkan Dolar
Ekonomi
13 jam yang lalu
Spekulasi Dampak Terburuk Pandemi Berakhir sempat Lemahkan Dolar
6
Dunia Berubah, Presiden Minta Perwira Muda TNI-Polri Kuasai Teknologi
Pemerintahan
11 jam yang lalu
Dunia Berubah, Presiden Minta Perwira Muda TNI-Polri Kuasai Teknologi
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Puan Sebut Hukuman Mati bagi Koruptor Melanggar HAM

Puan Sebut Hukuman Mati bagi Koruptor Melanggar HAM
Kamis, 12 Desember 2019 17:41 WIB
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menilai, wacana penerapan hukuman mati terhadap narapidana kasus korupsi melanggar hak asasi manusia. Dia menanggapi wacana yang dilemparkan kepada Presiden Joko Widodo saat Hari Anti Korupsi Sedunia.

"Itu kan pertama melanggar HAM," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12).

Puan meminta wacana tersebut apakah perlu dilaksanakan atau tidak. Dia sebut sudah ada undang-undang yang mengatur. "Kedua kita juga harus telaah apakah itu perlu dilakukan atau tidak, itu kan sudah ada undang-undangnya," kata dia.

Dia menyarankan lebih baik mengikuti undang-undang. Ketimbang, menerapkan hukuman mati tetapi langgar undang-undang.

"Ya kita ikuti saja lah undang-undang tersebut, jangan sampai kita kemudian bergerak terlalu cepat tapi kemudian melanggar undang-undang," kata politikus PDIP itu.

Perihal hukuman mati ini mendadak mencuat di Hari Antikorupsi Sedunia, usai seorang anak SMK 57 Jakarta bernama Harley Hermansyah bertanya kepada Presiden Jokowi, mengapa koruptor tak langsung dihukum mati kala terbukti bersalah.

Presiden Jokowi pun menjawab hal itu memungkinkan saja bila ada masyarakat berkehendak bisa dimasukkan dalam RUU Tipikor.

"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor itu dimasukkan," kata Jokowi.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Merdeka.com
Kategori:DKI Jakarta, Politik, Hukum, Peristiwa, GoNews Group

wwwwww