Terkait Amandemen Terbatas UUD, Pimpinan MPR Terima Masukan Gubernur Sulsel

MAKASSAR - Ditemui Wakil Ketua MPR Syarief Hasan dalam rangka gelar acara 'Serap Aspirasi' membahas berbagai masalah kebangsaan terutama wacana Amandemen Terbatas soal GBHN, di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kota Makassar, Selasa (17/12/2019), Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengapresiasi upaya Pimpinan MPR menemui dan membuka ruang berbagai elemen bangsa untuk urun rembug menyampaikan buah pikiran masing-masing terkait amandemen.

Dalam perbincangan yang hangat dan akrab itu, kepada Syarief Hasan, Nurdin Abdullah menyampaikan beberapa buah pikiran atau masukan penting terkait wacana besar tersebut . Yakni, amandemen terbatas UUD tekait keberadaan GBHN adalah wacana penting bangsa yang berdampak luas untuk bangsa dan rakyat Indonesia.

Namun, menurutnya wacana tersebut mesti dipertimbangkan kembali. Beberapa alasan dikemukakan Nurdin antara lain, yang menjadi prioritas untuk diperhatikan negara saat ini bukanlah amandemen UUD, tetapi bagaimana menciptakan dan menguatkan sinergi antara pusat dan daerah terkait ide-ide dan pelaksanaan berbagai program untuk rakyat.

Lalu bagaimana memaksimalkan fungsi kepala daerah sebagai perwakilan pusat, agar betul-betul mampu mengkoordinir semua kegiatan pembangunan di daerah masing-masing secara maksimal.

Merespon masukan Gubernur Sulsel, Syarief Hasan, mengatakan sangat memahami pemikiran Gubernur, terutama terkait bagaimana menciptakan sinergi antara pusat dan daerah, apalagi terkait erat dengan anggaran. Tentu saja membutuhkan koordinasi dan sinergitas yang kuat. Sehingga pada ujungnya, serapan anggaran akan sesuai dengan hasil dan manfaat yang dirasakan rakyat.

Dalam kesempatan itu, kepada Nurdin Abdullah, politisi partai Demokrat ini menyampaikan bahwa masukan dari Nurdin, memang berbeda dengan masukan dari Rektor dan para Dekan Universitas Hasanuddin Makassar, yang sempat disambanginya sehari sebelum bertemu Nurdin Abdullah, dengan maksud yang sama.

"Dalam pertemuan selama 3 jam tersebut, Rektor dan para Dekan Unhas mengeluarkan beberapa pokok-pokok pikiran antara lain menyatakan bahwa Indonesia memang butuh amandemen terbatas terkait GBHN. Memang pasti ada pro dan kontra terkait amandemen, tapi yang saya lihat bukan sebagai konflik, namun merupakan implementasi demokrasi yang baik dan perlu dihargai," ujarnya.

Pada intinya, tambah Syarief Hasan, setiap masukan dari berbagai elemen bangsa, termasuk dari Unhas dan Gubernur Sulsel, sangat dihargai dan diterima dengan baik oleh MPR. Seluruh masukan dari berbagai elemen bangsa apapun itu, akan ditampung menjadi materi pembahasan yang mendalam di MPR.***