PS Tira Tajamkan Fokus Jelang Final

“Global Refugee Forum yang baru diselenggarakan tahun ini, memainkan peran monumental dalam menekankan kembali implementasi tanggungjawab seluruh terhadap krisis pengungsi global,” kata Meutya dalam keterangan tertulisnya saat menyampaikan pidatonya pada acara Global Refugee Forum 2019 di Jenewa, Swiss, Selasa (17/12/2019).

Disebutkan oleh mantan wartawan ini, meski Indonesia bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi tahun 1951, Indonesia telah mentaati beberapa prinsip dalam konvensi antara lain non-refoulment, non-penalization dan non-discrimination dan bertindak jauh dari kewajiban sebagai negara transit bagi hampir 14.000 pengungsi dari 42 negara.

"Bahkan Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden di tahun 2016 untuk memberikan landasan hukum penanganan terhadap pengungsi dari luar negeri," ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya Hafid yang juga politisi Partai Golkar itu mengatakan Indonesia bahkan bertindak lebih jauh dengan memberikan akses kepada para pengungsi anak mendapatkan pendidikan, termasuk memberikan kesempatan untuk mendaftar di sekolah Indonesia. 

"Selain pemerintah juga memberikan bantuan secara terus-menerus bagi para pengungsi perempuan, dan anak-anak yang sakit,” lanjutnya. 

Adanya kebijakan negara-negara tujuan pengungsi untuk menutup pintu bagi para pengungsi, turut menjadi perhatian dari Meutya Hafid, untuk itu Indonesia mengusulkan peningkatan kerja sama internasional. 

“Melalui dialog dari negara asal pengungsi, negara transit dan negara tujuan dan memformulasikan solusi jangka panjang, dan saling berbagi tanggungjawab," sebut Meutya mengakhiri. 

Global Refugee Forum 2019 dibuka di Jenewa 17 Desember 2019, dan dihadiri oleh beberapa kepala negara diantaranya Recep Tayyib Erdogan, Presiden Turki, dan dipimpin oleh Kepala United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Filippo Grandi. GRF terselenggara atas usul dari Turki, Ethiopia, Jerman, Kosta Rika, dan Pakistan. ***