Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
New Normal, MPR Kembali Gelar Pentas Seni Budaya Sunda dan Kuliner Lokal di 'Kota Hujan'
MPR RI
7 jam yang lalu
New Normal, MPR Kembali Gelar Pentas Seni Budaya Sunda dan Kuliner Lokal di Kota Hujan
2
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
Kesehatan
6 jam yang lalu
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
3
Implementasi 'New Normal' Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
MPR RI
4 jam yang lalu
Implementasi New Normal Butuh Serapan Anggaran, Bamsoet Ingatkan Subsidi Kuota Pelajar dan Biaya PCR
4
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Pemerintahan
21 jam yang lalu
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
5
Tak Setuju Dibubarkan, Wakil Ketua MPR RI: OJK Perlu Direformasi
Ekonomi
7 jam yang lalu
Tak Setuju Dibubarkan, Wakil Ketua MPR RI: OJK Perlu Direformasi
6
Sore Ini, Gus Jazil Jemput PMI Bebas dari Hukuman Mati di Bandara Soetta
Politik
7 jam yang lalu
Sore Ini, Gus Jazil Jemput PMI Bebas dari Hukuman Mati di Bandara Soetta
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Cegah Penyelewengan Dana, Tito Tingkatkan Akses Data untuk PPATK

Cegah Penyelewengan Dana, Tito Tingkatkan Akses Data untuk PPATK
Jum'at, 20 Desember 2019 14:59 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, pihaknya telah sepakat untuk berbagi akses data ke PPATK, untuk proses pemeriksaan dan pemantauan dana pusat ke daerah.

Hal itu disampaikan Tito di Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019), pasca pertemuannya dengan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin.

"Kemendagri akan meningkatkan akses kepada PPATK dalam rangka melakukan profilingsekaligus crosschecking atas pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK karena Kemendagri ada dukcapil, ada departemen khusus dirjen khusus yakni dirjen dukcapil dimana ada lebih 98 persen Indonesia sudah terdata," kata Tito.

Data ini, kata Tito, dapat digunakan oleh PPATK untuk melakukan pendalaman, percepatan proses pemeriksaan, "terutama transaksi mencurigakan,".

Menurut mantan Kapolri ini, dalam hal ini Kemendagri tidak bisa bekerja sendiri karena tidak memiliki akses untuk meneliti sistem perbankan dan lain-lain, "itu kewenangannya ada pada diantaranya PPATK,".

"Untuk itu lah kita minta bantuan PPATK, bekerja sama untuk melakukan apa monitoring agar dana-dana tersebut untuk ke desa maupun ke kabupaten dan kota ini betul-betul efisien, efektif, tepat sasaran, digunakan untuk pembangunan," kata Tito.***


wwwwww