Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
DPR RI
19 jam yang lalu
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
2
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
MPR RI
18 jam yang lalu
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
3
Timnas U 16 Indonesia Sudah Terbiasa Latihan dengan Protokol Kesehatan
Sepakbola
20 jam yang lalu
Timnas U 16 Indonesia Sudah Terbiasa Latihan dengan Protokol Kesehatan
4
Kuasa Hukum Wahyu Setiawan Desak KPK Hadirkan Gubernur Papua Barat ke Persidangan
Hukum
18 jam yang lalu
Kuasa Hukum Wahyu Setiawan Desak KPK Hadirkan Gubernur Papua Barat ke Persidangan
5
Istana Nyatakan Pentingnya Digitalisasi Pers dan Penyiaran
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Istana Nyatakan Pentingnya Digitalisasi Pers dan Penyiaran
6
Jadi Ambasador University Leipzig, Nurul Sa'adah: Ayo Dapatkan Beasiswa di Luar Negeri
Olahraga
16 jam yang lalu
Jadi Ambasador University Leipzig, Nurul Saadah: Ayo Dapatkan Beasiswa di Luar Negeri
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Polemik Rumah Dinas dan Ruang Kerja Zulhas di MPR, Wasekjen PAN Sebut Bamsoet Tak Mau Pindah

Polemik Rumah Dinas dan Ruang Kerja Zulhas di MPR, Wasekjen PAN Sebut Bamsoet Tak Mau Pindah
Zulkifli Hasan saat memantau Aksi 212 di ruang kerjanya saat menjabat Ketua MPR. (Istimewa)
Kamis, 09 Januari 2020 00:46 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN, Irvan Herman geram dengan berbagai serangan yang dialamatkan kepada Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, terkait ruangan kerja dan rumah dinas Ketua MPR RI.

Ia menegaskan, Zulkifli Hasan tetap menempati ruang kerja dan rumah dinas Ketua MPR, bukan keinginannya. Ketua MPR dan Ketua DPR saat ini, tak mau pindah dari rumah dinas sebelumnya.

"Itu karena Ketua DPR RI yang sekarang tak mau pindah dari Rumah Dinas Menko PMK. Begitu juga Ketua MPR RI sekarang, Mas Bamsoet (Bambang Soesatyo, red) tidak mau pindah dari Rumah Dinas Ketua DPR, secara otomatis pak Zulkifli Hasan juga tak mau pindah. Jika semua pindah juga akan membutuhkan proses yang cukup lama dan ada penambahan biaya renovasi," ujar Irvan kepada wartawan, kemarin.

Menurut Irvan, kasus Rumah Dinas dan Ruang Kerja Ketua MPR RI diputarbalikkan, dijadikan framing negatif, sekaan-akan menjadi hal yang benar. Hal tersebut merupakan serangan personal terhadap figur dan ketokohan Zulkifli Hasan.

"Fitnah itu keji lho. Itu upaya negatif dan destruktif untuk menghajar Pak Zul (Zulkufli Hasan, rd) menjelang kongres. Membuat citra negatif kepada pak Zul. Tapi alhamdulillah, Pak Zul tetap diberi kesabaran oleh Allah," tukasnya.

Lebih lanjut, Irvan mengungkapkan, Bamsoet pernah menyampaikan dan menjelaskan dengan nada bercanda, bahwa ruangan Ketua MPR RI yang lama itu (ruagan yang pernah digunakan Zulkifli Hasan, red) desainnya jadul alias ketinggalan zaman. Karena itu, Bamsoet lebih memilih ruangan kerja Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta, sudah direnovasi dengan desain yang lebih modern.

"Tentang Rumah Dinas yang sekarang, Bang Zul sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Ditempatkan dimanapun tidak masalah bagi Bang Zul. Pindah dari rumah dinas yang sekarangpun juga tidak ada masalah. Sebab, Bang Zul dan keluarga tidak tidur di rumah dinas di jalan Widya Chandra IV / 16 Jakarta ini, tetapi bersama keluarga di rumah Cipinang Timur, Jakarta," jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, meminta Zulkifli Hasan memberi teladan yang baik bagi masyarakat. Menurutnya, langkah Zulkifli Hasan yang masih menempati rumah dinas Ketua MPR menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk mengembalikan fasilitas tersebut.

"Sebagai pejabat publik, Zulkifli Hasan harusnya memberi contoh kepada masyarakat. Yang dipertontonkan, dia justru tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan fasilitas negara," kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/1/2020).

Ujang menambahkan, jika seorang pejabat negara menempati jabatan baru, semua fasilitas di jabatan lamanya harus dikembalikan kepada negara. Secara etika itu melanggar kepatutan.

"Saat ini, kita sedang dipertontonkan dengan miskinnya keteladanan dari para elite. Elite berbuat seenaknya dan tak memberi suri tauladan yang baik pada rakyat," pungkasnya.***


wwwwww