Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Massa Demo Tolak RUU HIP Menyemut
Peristiwa
12 jam yang lalu
Massa Demo Tolak RUU HIP Menyemut
2
'Papuan Lives Matter' jadi Potret Rasisme di Indonesia, Negara Diminta Hadir
Umum
14 jam yang lalu
Papuan Lives Matter jadi Potret Rasisme di Indonesia, Negara Diminta Hadir
3
Formappi Sebut Baleg seperti Hanggar Anggaran
DPR RI
13 jam yang lalu
Formappi Sebut Baleg seperti Hanggar Anggaran
4
Ini Empat PR 20 Komisioner BPKN yang Baru dalam Tiga Tahun Mendatang
Pemerintahan
4 jam yang lalu
Ini Empat PR 20 Komisioner BPKN yang Baru dalam Tiga Tahun Mendatang
5
Massa FPI minta Paripurna Mencabut RUU HIP
Peristiwa
11 jam yang lalu
Massa FPI minta Paripurna Mencabut RUU HIP
6
DPD RI Dorong Kemandirian Fiskal Daerah melalui Sejumlah RUU
DPD RI
10 jam yang lalu
DPD RI Dorong Kemandirian Fiskal Daerah melalui Sejumlah RUU
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Rapat Kerja DPD dan Kemenkeu Sepakati Sinergi Implementasi Kebijakan Dana Desa

Rapat Kerja DPD dan Kemenkeu Sepakati Sinergi Implementasi Kebijakan Dana Desa
Selasa, 14 Januari 2020 15:57 WIB
JAKARTA - Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan bersepakat untuk saling bersinergi dalam implementasi kebijakan dana desa.

Hal tersebut tertuang dalam kesimpulan rapat kerja antara Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan di Ruang Rapat PPUU, Komplek Parlemen Senayan, Selasa (14/1/2020).

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta mengungkapkan, Kementerian Keuangan mendukung fungsi pengawasan Komite IV DPD RI terhadap implementasi program kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Selain itu, Senator asal Maluku ini menjelaskan, Komite IV DPD RI mendorong Kementerian Keuangan RI untuk meningkatkan pemahaman Kepala Desa tentang pengelolaan Dana Desa melalui kegiatan sosialisasi di daerah sesuai program yang ada.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin menyatakan, prioritas DPD RI ke depan adalah fokus ke daerah. “Salah satunya adalah tentang dana desa”.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite IV asal Sumatera Barat, Alirman Sori mengungkapkan, kasus dana desa yang terjadi di Indonesia hampir sama, “perbedaannya hanya pada intensitasnya”.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam paparannya menjelaskan bahwa ada beberapa perubahan implementasi kebijakan terkait hal ini. Saat ini, kata Sri Mulyani, arah kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditujukan bagi perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi, dan mendorong belanja produktif.

Untuk mendukung hal tersebut, Dirjen perimbangan keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti mengungkapkan, penyaluran dana desa ke depan menggunakan metode 40-40-20.

“Aturan baru penyaluran seperti disalurkan langsung ke desa. Dengan adanya surat kuasa kepada kami untuk menyalurkan langsung kepada kepala desa” jelasnya.

Sedangkan bentuk sosialisasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan akan berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Ke depan, kami tidak lagi sosialisasi dengan mengumpulkan kepala daerah mengenai dana desa, tetapi dengan menemui petugas pendamping pelaksana yang benar-benar menangani permasalahan dana desa”, terangnya.

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Maluku, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Politik, Ekonomi, GoNews Group

wwwwww