Tindaklanjuti Tuntutan Buruh di Pelalawan, Ketua DPRD Sampaikan Aspirasi ke DPR RI

PANGKALAN KERINCI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan langsung menindaklanjuti tuntutan Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Riau yang melakukan aksi demo ke Kantor DPRD Pelalawan, Rabu (22/1/2020) lalu.

Dalam tuntutan itu dijelaskan, perwakilan dari FSP2KI dan FSPMI menolak RUU yang dianggap akan menyengsarakan para buruh dan pekerja.

Buruh meminta agar pimpinan dan anggota DPRD Pelalawan dapat memperjuangkan aspirasi ini kepada pemerintah pusat. Sehingga RUU ini dapat dibatalkan atau dihentikan pembahasannya.

Tuntutan masa ini langsung ditanggapi DPRD Pelalawan melalui Ketua DPRD Pelalawan Adi Sukemi ST MT yang menyampaikan langsung tuntuntan FSP2KI kepada DPR RI di Komisi IX yang langsung diterima oleh Drs H Darul Siska di Jakarta, Jumat (24/1/2019).

"Iya benar baru saja menjumpai dan langsung menyampaikan point-point penting yang disampaikan oleh FSP2KI dan FSPMI sebagaimana tuntutan yang disampaikan kepada kami dan sudah diterima oleh anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska,” jelas Adi.

Sambung dia, beberapa aspirasi yang disampaikan pada point tersebut yakni menolak Omnibus LAW RUU Cipta Lapangan kerja yang berkaitan dengan pelemahan terhadap perlindungan buruh, diantaranya menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing dan buruh di kontrak diperluas, lapangan pekerjaan berpotensi diisi tenaga kerja asing (TKA) unskill, jaminan sosial terancam hilang, menghilangkan sangsi pidana.

"Terakhir meminta kepada pemerintah agar menghentikan proses pembahasan RUU cipta lapangan kerja," terang Adi

Dijelaskannya, apa yang menjadi poin tersebut sangat menjadi perhatian khusus bagi wakil rakyat di Kabupaten Pelalawan dan telah direspon positif dan akan segera dibahas oleh Komisi IX DPR RI

"Menjadi prioritas pembahasan karena langsung saya yang menyerahkan dan kita serius akan ini dan saya minta langsung agar segera ditindaklanjuti untuk kepentingan bersama di Indonesia dan Pelalawan khususnya," tandas Adi. *