Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tindaklanjuti Aspirasi 21 Gubernur, DPD RI Gelar FGD Dana Bagi Hasil Sawit
Politik
20 jam yang lalu
Tindaklanjuti Aspirasi 21 Gubernur, DPD RI Gelar FGD Dana Bagi Hasil Sawit
2
Penguatan Identitas Kuliner Lokal, BOPLBF Gelar Pelatihan Makanan Siap Saji dan 'Packaging'
Peristiwa
20 jam yang lalu
Penguatan Identitas Kuliner Lokal, BOPLBF Gelar Pelatihan Makanan Siap Saji dan Packaging
3
Viral Ustaz Abdul Somad Dikawal TNI saat Ceramah di Lampung
Peristiwa
2 jam yang lalu
Viral Ustaz Abdul Somad Dikawal TNI saat Ceramah di Lampung
4
LaNyalla Desak Kapolri Usut Kasus Pembunuhan dan Penangkapan Jurnalis di Sulsel
Peristiwa
20 jam yang lalu
LaNyalla Desak Kapolri Usut Kasus Pembunuhan dan Penangkapan Jurnalis di Sulsel
5
PMN Gelontorkan Dana ke Jiwasraya, Fraksi PKS Sebut Menkeu Sakiti Rakyat
DPR RI
20 jam yang lalu
PMN Gelontorkan Dana ke Jiwasraya, Fraksi PKS Sebut Menkeu Sakiti Rakyat
6
"Bicara Buku bareng Wakil Rakyat", Dede Yusuf Soroti Isu Kesejahteraan PMI
Peristiwa
19 jam yang lalu
Bicara Buku bareng Wakil Rakyat, Dede Yusuf Soroti Isu Kesejahteraan PMI
Home  /  Berita  /  Riau

Kejati Riau tak Temukan Kerugian Negara Pada Dugaan Korupsi Dana Profesi dan Tunjangan Pada Disdik Kuansing

Kejati Riau tak Temukan Kerugian Negara Pada Dugaan Korupsi Dana Profesi dan Tunjangan Pada Disdik Kuansing
Gedung Kejati Riau. (int)
Kamis, 30 Januari 2020 09:07 WIB
Penulis: Rizki Ganda Sitinjak
PEKANBARU - Penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi dana profesi dan tunjangan guru di Dinas Pendidikan Kuansing dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau karena dianggap tidak memiliki cukup bukti untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Hilman Azizi mengatakan, jika dilihat dari hasil audit tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan.

"Iya benar dihentikan karena penyidik tidak memiliki cukup bukti untuk meneruskan perkaranya. Karena tidak terbukti ada kerugian negaranya," kata Hilman saat dikonfirmasi GoRiau.com, Rabu (29/1/2020) malam.

Namun Hilman mengatakan, tidak menutup kemungkinan perkara itu akan dibuka kembali apabila penyidik menemukan adanya bukti baru atau novum, namun menurutnya kemungkinan tersebut kecil kemungkinan akan terjadi.

"Iya bisa aja, tapi sulit ada novum, hitungan angkanya sudah jelas, cuma masalah pemindahbukuan saja," terang Hilman.

Untuk diketahui, perkara itu ditangani oleh Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau, setelah menerima pelimpahan perkara dari Bidang Intelijen. Pelimpahan perkara itu dilakukan pada bulan September 2019 lalu.

Kemudian Pidsus Kejati Riau melakukan pengusutan dan pendalaman berupa penelaahan perkara. Hasilnya, perkara itu akan dilidik ulang berdasarkan surat perintah penyelidikan (sprinlid) yang ditandatangani oleh Kepala Kejati (Kajati) Riau saat itu, Uung Abdul Syakur, pada minggu kedua Oktober 2019.

Selain itu, sejumlah pihak juga telah diklarifikasi. Di antaranya, mantan Wakil Ketua DPRD Kuansing, Sardiyono yang saat ini adalah anggota DPRD Riau. Selain dia, mangan anggota DPRD Kuansing lainnya, Rustam Effndi juga pernah menjalani proses yang sama. 

Proses klarifikasi juga pernah dilakukan terhadap sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing. Mereka diketahui bertugas di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat.

Berdasarkan informasi yang dirangkum, dugaan korupsi tersebut terjadi di Dinas Pendidikan (Disdik) Kuansing berupa tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru itu, dilakukan pada tahun 2015 sampai 2016.

Kegiatan tersebut menggunakan dana dari APBD Kuansing. Disinyalir, anggaran untuk kegiatan itu sebesar Rp56 miliar, tetapi yang terealisiasi Rp38 miliar. Artinya, ada sisa sebanyak sekitar Rp18 miliar yang belum diketahui peruntukkannya. ***

Kategori:Hukum, Riau

wwwwww