Pemerintah perlu Penyeimbang, Kemendagri Bicara Penguatan Sistem Kepartaian Nasional

JAKARTA - "Presidensialisme juga harus kita desain sedemikian rupa supaya tidak terjadi dominan Presiden terpilih menguasai parlemen seutuhnya, sehingga tampak pemerintah yang berkuasa," kata Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar.

Hal itu disampaikan Bahtiar dalam panel Diskusi Publik di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin (09/03/2020), saat Ia memaparkan bahwa memperkuat sistem demokrasi perlu dilakukan seiring dengan mempertimbangkan sistem partai politik.

"Nah kalau kita hendak memperkuat sistem demokrasi kita tentu harus memperkuat sistem kepartaian, karena lembaga satu-satunya sebagai lembaga kader, calon pemimpin yang akan duduk di parlemen," kata Bahtiar

Ditambahkannya, sistem demokrasi di Indonesia yang menganut Trias Politika dari Montesquieu menghendaki adanya tiga lembaga negara, sebagai sebuah sistem check and balance, sehingga partai politik yang menduduki kursi parlemen perlu mendapatkan penguatan kelembagaan agar menghasilkan orang-orang yang kredibel.

"Dari segi teori presidensialisme, konsepnya clear tapi ada aspek lain, yakni perlu dicermati kekhawatiran banyak pemikir tentang kekuatan presiden terpilih dengan kombinasi berlebihan di DPR bisa perlu pihak penyeimbang, jadi jangan lupa prinsip check and balance, keseimbangan itu perlu kita pikirkan," ujarnya.

Tak kalah penting, dijelaskan Bahtiar, sistem presidensial perlu diimbangi dengan lembaga legislatif yang menerapkan check and balance sehingga tidak terkesan penguasa yang absolut.***