Jelang Pilkada, Kajati Sumbar Minta Kejari Cooling Down Tangani Pidana Korupsi

DHARMASRAYA - Kajati Sumbar Amran SH bersama rombongan melakukan  kunjungan  kerja ke kabupaten  Dharmasraya Sumatera Barat, Rabu (11/03/2020).

Dalam kunjungan tersebut, Kajati mengatakan, salah satu dari tujuh program Kejaksaan Agung adalah penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan pada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya menjamin suatu wilayah bebas korupsi.

Sementara dalam menghadapi pesta demokrasi, Kajati Sumbar minta agar para Kajari yang wilayahnya menghadapi proses Pilkada, untuk dapat cooling down dalam menangani kasus tindak pidana dan penegakan kasus korupsi.

"Karena pesta demokrasi jauh lebih penting dari pada penanganan dan penindakan kasus korupsi," kata Kajati Amran saat kunjungan di Kejari Dharmasraya,

Ia menegaskan, agar para Kajari dalam menangani tindak kasus korupsi untuk dapat mengedepankan rasa keadilan serta rasa kemanusiaan. Terlebih lagi, lanjutnya, bagi mereka yang tengah menghadapi atau sedang menjalankan proses Pilkada.

"Karena Pilkada adalah hak mereka dalam berdemokrasi," ucap Kajati yang baru dua bulan dilantik menjadi orang nomor wahid di lingkup kejaksaan wilayah Sumbar.

Meski demikian, pihaknya bersama seluruh Kajari yang ada tetap melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di wilayahnya masing-masing. Buktinya, kata Amran, pihaknya sudah menangani beberapa kasus korupsi.

"Selama dua bulan sejak saya dilantik jadi Kajati Sumbar, kita sudah lebih dari satu menyelesaikan penanganan tindak kasus korupsi," tegasnya.

Namun, dirinya enggan menyebutkan kasus korupsi apa yang telah selesai dilakukan penindakan. Karena, katanya, tidak etis jika disebutkan kasus korupsi tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan hal itu nanti dipelintir.

"Daerah ini tengah menghadapi pesta demokrasi, tunggu saja waktunya, nanti akan kita panggil wartawan dan berikan data tersebut," katanya tersenyum.

Dirinya berharap agar, seluruh Kajari yang wilayahnya sedang melakukan pesta demokrasi, agar dapat lebih teliti dan bijak dalam mengahadapi Pemilihan Kepala Daerah.

"Jangan sampai kejaksaan jadi alat politik dalam proses Pilkada, dan harus lebih berhati-hati," pintanya.

Tapi dirinya meminta, tidak ada kejaksaan yang tidak ada melakukan penangan tindak kasus korupsi, sebab, bila disalah satu Kejaksaan tindak ada yang melakukan penegakan kasus korupsi tentu akan jadi pertanyaan.

"Kalau ada Kajari yang kosong penangan kasus korupsinya, lalu apa yang kita ukur kinerjanya dan itu tantangan bagi setiap Kajari," tegasnya.

Dirinya mengatakan, usai Pilkada atau pesta demokrasi, pihaknya bersama seluruh jajaran yang ada di Sumatera barat, akan kembali lakukan penanganan kasus korupsi.

"Jika selama proses Pilkada, ada penangan kasus korupsi, usai pesta demokrasi kita akan gas poll, tapi tetap mengedepankan rasa keadilan serta rasa kemanusiaan," pintanya. (ep)