Mengenal Sister City, Upaya Pemerintah Sinergikan Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA - Konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk, atau lebih dikenal dengan sebutan sister city, penting untuk mendukung SDGs.

Sister City, menjadi upaya pemerintah pusat dalam mengimplementasikan Program Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan yang berkelanjutan, serta meningkatkan pelayanan publik.

Karenanya, Kepala Pusat Fasker Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Nelson Simanjuntak mengatakan, "peluang kerjasama harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, sebagai pengungkit bagi percepatan pembangunan SDGs di pusat dan daerah,".

Hal itu disampaikan Nelson dalam Rapat Koordinasi Kerjasama Teknik dan Kerjasama Sister City/Sister Province di Hotel Novotel Jakarta Mangga Dua Square, Jakarta Utara, Kamis (12/03/2020) kemarin, sebagaimana dirilis Puspen Jumat (13/3/2020) ini.

Nelson yang dalam kesempatan itu mewakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan, di era globalisasi ini penting untuk melaksanakan kerjasama baik secara lokal maupun internasional sehubungan dengan meningkatnya status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas.

"Kegiatan ini dapat menjadi wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan antar negara dan daerah sehingga ada keselarasan, sinergitas pembangunan daerah," ungkapnya.

Adapun komitmen yang telah ditunjukkan pemerintah pusat dengan mengambil tindakan awal, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Dengan adanya struktur nasional ini, keberhasilan Indonesia dalam mencapai SDGs sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu percepatan, pembiayaan dan inklusi yang harus menjadi prioritas ke depan," terangnya.

Pada prinsipnya, Nelson menjelaskan bahwa pelaksanaan SDGs tersebut akan menekankan keterlibatan dari seluruh aktor pembangunan selain pemerintahan yakni Civil Society Organization, sektor swasta, filantropi, akademisi, dan lain-lain.

"Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pencapaian Sustainable Development Goals untuk memastikan pemahaman SDGs di dalam implementasi pelayanan publik dan indikator SDGs berjalan baik di daerah," jelasnya.***