Peneliti Sebut ada Oligarki Milenial, Seperti Apa?

JAKARTA - Nama dua Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi, menjadi sorotan dengan dugaan konflik kepentingan. Kedua stafsus itu, yakni Adamas Belva dan Andi Taufan.

Mengutip berbagai sumber, Andi Taufan yang selain menjabat Stafsus Presiden juga tercatat sebagai Pendiri dan Ketua Eksekutif Amartha. Ia dikhawatirkan terlibat konflik kepentingan lantaran menyurati Camat seluruh Indonesia terkait kerjasama program antara pemerintah dengan PT Amartha Mikro Fintek terkait Relawan Desa Lawan Covid-19.

Andi kemudian menarik surat berkop Sekretariat Kabinet itu dan menyatakan maaf pada Selasa (14/2/2020).

Sementara Adamas Belva, yang selain menjabat Stafsus Presiden juga tercatat sebagai pendiri Ruang Guru, dikhawatirkan terlibat konflik kepentingan setelah Ruang Guru menjadi salah satu perusahaan penyedia pelatihan dalam program pelatihan Kartu Prakerja.

Meski Belva menegaskan tak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait perusahaan pemenang kerjasama dengan pemerintah itu, kritik tetap saja berlanjut.

Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai, Presiden harus berani memecat stafsusnya yang terlibat konflik kepentingan.

Menyikapi isu yang mencuat di tengah situasi darurat dan Pandemi Corona/Covid-19 itu, Peneliti di Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya (PMB) LIPI, Wahyudi Akmaliah menyayangkan munculnya dugaan konflik kepentingan yang terjadi.

Kepada wartawan, Kamis (16/04/2020), Yudi mengungkapkan, Adamas Belva (lulusan Stanford University, red) dan Andi Taufani (Harvard University, red), merupakan alumnus beasiswa LPDP. Keduanya, kata Yudi, menempuh kuliah di kampus paling top di Amerika itu dengan dibiayai oleh negara, hingga akhirnya bekerja sebagai staf khusus milenial dan dibayar (Rp 51 juta perbulan) oleh negara.

Kini, "Perusahaannya dapat proyek Pandemi Corona, dapat duit dari negara. Lalu, dimana kontribusi untuk negara, kalau disuapin dan menyalahgunakan kekuasaan begini? Masih muda belajar kecil-kecilan bangun karir jadi oligarki," kata Yudi.

"Ini yang disebut Oligarki Milenial. Tugasnya bukan membangun negeri, tapi mereka menghabisi duit negeri," kata Yudi.***