Jangan Rusak Niat Baik Presiden, Mending Dana Prakerja Dialihkan Saja ke BLT

JAKARTA - Kordinator Nasional Tim Akar Rumput (TAR), M.Ridha Saleh mengatakan, saat ini adalah hari-hari sulit yang sedang dihadapi oleh masyarakat, khususnya kalnganb menengah kebawah di Indonesia.

Wabah pandemi Covis- 19 menurutnya tidak lagi hanya sekedar masalah kesehatan semata, tetapi sudah mengarah pada persoalan multi dimensional serta merambah ke berbagai isu strategis lainnya di dalam kehidupan Sipil Politik maupun Ekonomi, Sosial dan Budaya.

"Di tengah-tengah keterbatasan pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan dalam melayani pasien Covid- 19 yang diprediksi akan terus bertambah, pemerintah saat ini juga hadapkan dengan ancaman krisis ekonomi yang akut," ujarnya. Rabu (22/4/2020).

Presiden Jokowi sendiri kata Dia, telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang sifatnya darurat untuk mencegah penyebaran Covid-19, bahkan Jokowi telah mengambil langkah untuk mempercepat program strategis nasional untuk menstimulasi dan merelaksasi agar stabilitas sosial ekonomi di masyarakat dapat terus terjaga sebagaimana menjadi kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat.

"Kecepatan dan ketepatan pemerintah untuk segera merealisasikan program-program strategis tersebut sangat dibutuhkan mengingat persoalan yang dihadapi oleh masyarakat akar rumput terus bertambah rumit. Gelombang PHK masal, turunnya harga produksi petani dan nelayan, lesunya aktivitas ekonomi di sektor informal akan mengancam semakin tingginya angka penganguran dan munculnya masalah sosial baru di Indonesia," tandasnya.

Salah satu program stimulus yang sudah mulai dilaksanakan kata Dia, adalah Program Kartu Prakerja, melalui program tersebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.20 triliun, dengan target sebanyak 5,6 juta peserta, bahkan yang telah mendaftar dan terverifikasi datanya sudah mencapai 2,5 juta peserta dengan harapan agar dana bantuan tersebut segera mereka terima.

"Namun patut disesalkan, bahwa dalam program yang baik ini, ternyata ada dana sebesar 5,1 triliun dalam program Kartu Pra Kerja tersebut akan digunakan untuk pelatihan secara on line dan akan dikerjakan oleh beberapa perusahaan start up," urainya.

"Bagi kami, ini sungguh keterlaluan dan sama sekali tidak etis, karena di tengah-tengah situasi penderitaan rakyat masih ada saja pihak yang ingin "merusak" niat baik Presiden dengan mengambil kesempatan untuk meraup kentungan," tambahnya.

Hal ini katanya lagi, justeru menjadi tindakan tercela, tidak berperikemanusiaan, mencederai nilai-nilai demokrasi dan rasa keadilan rakyat.

"Untuk itu, kami menegaskan agar dana pelatihan di dalam program prakerja tersebut sebaiknya dialihkan saja untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Jaringan Pengamanan Sosial (JPS), menstimulus dan memitigasi program Bantuan Pangan Rakyat (BPR) terlebih khusus untuk menjaga daya tahan produksi bagi petani dan nelayan, serta buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebab itulah yang sangat penting bagi pemenuhan hak-hak dasar rakyat dalam masa-masa krisis saat ini," tegasnya.

Dampak pandemic Covid 19 katanya lagi, akan mengancam masyarakat rentan miskin jatuh miskin dimana jumlahnya mencapai 40% dari jumlah penduduk. "Itu artinya jumlah penduduk miskin Indonesia akan berada di atas 2 digit. Inilah tantangan yang harus diantisipasi dengan program yang cepat dan tepat sasaran tersebut," pungkasnya.***