Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
Umum
8 jam yang lalu
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
2
Soroti RUU Perampasan Aset di Parlemen, Jamdatun Peringatkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang Negara
Umum
10 jam yang lalu
Soroti RUU Perampasan Aset di Parlemen, Jamdatun Peringatkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang Negara
3
BMKG Prakirakan Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan pada Sore Hari Ini
Metropolitan
17 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan pada Sore Hari Ini
4
Gibran Tak Penuhi Syarat Wapres Usai Putusan MA, Bola Panas Kini di Tangan Prabowo
Umum
11 jam yang lalu
Gibran Tak Penuhi Syarat Wapres Usai Putusan MA, Bola Panas Kini di Tangan Prabowo
5
KPK Geledah PT Djarum Kudus, Dugaan Manipulasi Cukai Belasan Tahun Rugikan Negara Triliunan
Hukum
13 jam yang lalu
KPK Geledah PT Djarum Kudus, Dugaan Manipulasi Cukai Belasan Tahun Rugikan Negara Triliunan
6
DPRD DKI Dorong Ancol Tingkatkan Daya Saing Lewat Inovasi Wisata
Metropolitan
9 jam yang lalu
DPRD DKI Dorong Ancol Tingkatkan Daya Saing Lewat Inovasi Wisata
Home  /  Berita  /  Nasional

Faisal Basri Sebut Penanganan Corona Tak Karuan Gara-gara Campur Tangan Luhut

Faisal Basri Sebut Penanganan Corona Tak Karuan Gara-gara Campur Tangan Luhut
Ekonom Faisal Basri. (detikcom)
Sabtu, 25 April 2020 14:15 WIB
JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri menilai penanganan kasus virus corona di Indonesia menjadi tidak karuan gara-gara campur tangan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

''Penanganan pandeminya enggak jelas, siapa yang jadi komandan? Luhut Panjaitan atau Ketua Satgas atau siapa? Setiap orang bicara,'' kata Faisal dalam diskusi online, Jumat (24/4/2020), seperti dikutip dari Tirto.id.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini memaparkan, carut marut penanganan wabah corona di antaranya tercermin dari maju-mundurnya kebijakan larangan mudik yang dinilainya terlambat diambil pemerintah.

Selain itu, terjadinya ketidakkompakan antara pemerintah pusat dan daerah soal larangan ojek online mengangkut penumpang saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Bahkan, dari pengamatannya seolah pemerintah tak serius dalam menegakkan aturan PSBB karena masih banyak orang keluar rumah.

''Sebetulnya kita amat sulit memprediksi Indonesia karena penanganan Covid-19-nya enggak karu-karuan. Kita tidak pernah tahu, serba tanggung. Mudik, sudah jutaan keluar, baru dilarang. PSBB di Jakarta kita lihat, kemarin saya kebetulan wajib ke rumah orang tua, macet di Pancoran, seperti tidak ada apa-apa,'' ujarnya.

Perpindahan manusia yang sekaligus memperbesar risiko penularan baru virus corona masih terjadi. Kondisi ini, kata Faisal, membuat pemerintah kesulitan dalam menghitung kebutuhan ongkos penanggulangan virus corona secara tepat.

''Jadi kita tidak pernah tahu sampai puncaknya itu kapan. Dan ongkosnya semakin besar. Dan kita tidak punya kemampuan untuk mem-backup ekonomi kita supaya tidak turun terlalu tajam,'' tandasnya. ***

Editor:hasan b
Sumber:tirto.id
Kategori:PON, Nasional
wwwwww