Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pencurian Tiga Buah Tandan Sawit Berujung di Pengadilan, DPRD Riau Segera Panggil PTPN V
Hukum
9 jam yang lalu
Pencurian Tiga Buah Tandan Sawit Berujung di Pengadilan, DPRD Riau Segera Panggil PTPN V
2
Demokrat: Batalkan Proses Hukum Ibu Tiga Anak Pencuri 3 Tandan Buah Sawit, Kami Ganti 10 Tandan
Hukum
9 jam yang lalu
Demokrat: Batalkan Proses Hukum Ibu Tiga Anak Pencuri 3 Tandan Buah Sawit, Kami Ganti 10 Tandan
3
Ini Tiga Masalah Dibalik Kebijakan New Normal Menurut Fadli Zon
Politik
8 jam yang lalu
Ini Tiga Masalah Dibalik Kebijakan New Normal Menurut Fadli Zon
4
Diduga Cabuli Pegawai Honorer, Anak Bupati Labuhanbatu Dipolisikan
Hukum
5 jam yang lalu
Diduga Cabuli Pegawai Honorer, Anak Bupati Labuhanbatu Dipolisikan
5
Survei Indometer: 34 Nama Potensial ke Nasional, dari Riau Muncul Nama Instiawati Ayus
Politik
12 jam yang lalu
Survei Indometer: 34 Nama Potensial ke Nasional, dari Riau Muncul Nama Instiawati Ayus
6
Misbakhun Yakin New Normal Akan Bangkitkan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi Covid-19
Politik
9 jam yang lalu
Misbakhun Yakin New Normal Akan Bangkitkan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi Covid-19
Home  /  Berita  /  Nasional

Naikkan Iuran BPJS, Pemimpin Dinilai Tak Merasakan Penderitaan Rakyat

Naikkan Iuran BPJS, Pemimpin Dinilai Tak Merasakan Penderitaan Rakyat
Prof Dr Din Syamsuddin. (int)
Jum'at, 15 Mei 2020 10:47 WIB
JAKARTA - Prof Dr Din Syamsuddin menilai kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus corona merupakan bentuk kezaliman yang nyata terhadap rakyat.

''Bahwa pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tidak bijak,'' kata Din melalui pesan tertulis kepada Republika, Jumat (15/5).

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) ini, kebijakan ini hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat.

Ditegaskan Din, pemerintah telah menambah kesusahan rakyat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah wabah Covid-19.

Karena itu, Din menuntut pemerintah menarik kembali keputusan tersebut.

''Kita menuntut pemerintah untuk menarik kembali keputusannya (menaikkan iuran BPJS Kesehatan), karena kalau dipaksakan maka rakyat dapat melakukan pengabaian sosial atau social disobedience,'' ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Din menambahkan, patut dipertanyakan mengapa BPJS Kesehatan sering berutang kepada rumah sakit (RS), maka ke mana uang rakyat selama ini.

''Jika benar uang itu dipakai untuk proyek infrastruktur, itu dapat dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,'' sambungnya.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Nasional

wwwwww