Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sultan Najamudin: Jangan Cuma Paket Pelatihan, Hentikan Program Kartu Prakerja
Politik
16 jam yang lalu
Sultan Najamudin: Jangan Cuma Paket Pelatihan, Hentikan Program Kartu Prakerja
2
Anggaran Peningkatan Prestasi Olahraga 2 Triiun
Sepakbola
19 jam yang lalu
Anggaran Peningkatan Prestasi Olahraga 2 Triiun
3
Leicester City Lawan Crystal Palace, Sajikan Laga Ketat
Sepakbola
19 jam yang lalu
Leicester City Lawan Crystal Palace, Sajikan Laga Ketat
4
Lawan Manchester United, Bournemouth Unggul di Bola Mati
Sepakbola
19 jam yang lalu
5
Target Lolos Liga 1, Babel Muba United FC Terus Lengkapi PasukanĀ 
Sepakbola
18 jam yang lalu
Target Lolos Liga 1, Babel Muba United FC Terus Lengkapi PasukanĀ 
6
Salah Satu Kasus Covid-19 di Kampar Merupakan Dokter Puskesmas di Pekanbaru
Kesehatan
23 jam yang lalu
Salah Satu Kasus Covid-19 di Kampar Merupakan Dokter Puskesmas di Pekanbaru
Home  /  Berita  /  DPD RI

Pilkada Desember 2020 Dinilai sebagai Pemerkosaan Politik

Pilkada Desember 2020 Dinilai sebagai Pemerkosaan Politik
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. (Gambar: Ist.)
Kamis, 28 Mei 2020 19:46 WIB
JAKARTA - - Anggota DPD RI, Intsiawati Ayus menilai, rencana penyelenggaraan Pilkada serentak pada Desember 2020 sebagai pemerkosaan politik. Jika, pandemi COVID-19 dan dampaknya, belum juga usai di penghujung tahun.

"(Rencana Pilkada Serentak 2020, Red) ini sebuah keputusan yang dilakukan dengan memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan dengan matang atas situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan saat wabah Covid-19 masih belum bisa dikendalikan,".

Iin, sapaan akrab Intsiawati Ayus, mengingatkan bahwa saat Pilkada serentak berlangsung dalam situasi normal saja masih terjadi berbagai persoalan. Baik berupa ketegangan sosial akibat persaingan massa antar kandidat, potensi money politik, kecurangan penyelenggaraan pemungutan suara, perusakan alat peraga kampanye dan lain sebagainya.

"(Dalam situasi pandemi, Red) Siapa yang bisa menjamin proses kampanye dengan berkerumunnya massa tidak menyebabkan penularan Covid-19? Apakah ada jaminan proses pengawasan saat pemungutan suara sejak dari TPS hingga KPUD bisa dilakukan secara normal?" tukas Iin.

Iin juga menyoroti aspek tambahan kebutuhan pendanaan yang diajukan oleh KPU sebesar Rp 535 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak pada Desember 2020. Menurut Iin, permintaan tambahan dana ini bisa melukai rasa keadilan masyarakat. Pasalnya, saat ini rakyat masih berebut bantuan langsung tunai yang diberikan secara terbatas bagi yang terdampak wabah Covid-19.

Menurut Iin, tidak ada kondisi darurat yang mengkhawatirkan di daerah jika Pilkada serentak ditunda hingga kondisi normal. Bagi daerah yang Kepala Daerah habis masa kepemimpinannya maka sudah ada ketentuan yang memungkinkan Kementerian Dalam Negeri menunjuk Plt dari unsur ASN yang memiliki kemampuan dan kepangkatan yang sesuai. Sehingga, selain tidak ada kekosongan kepemimpinan juga roda pemerintahan daerah tetap berjalan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Politik, Nasional, DPD RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww