Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Misbakhun Dorong Efektivitas Ratusan Triliun Subsidi Energi
DPR RI
23 jam yang lalu
Misbakhun Dorong Efektivitas Ratusan Triliun Subsidi Energi
2
DPR Tegaskan Pentingnya Penyelamatan UMKM Segera
DPR RI
23 jam yang lalu
DPR Tegaskan Pentingnya Penyelamatan UMKM Segera
3
KAI Butuh Dana Talangan, Legislator Dorong Kreativitas Bisnis
DPR RI
23 jam yang lalu
KAI Butuh Dana Talangan, Legislator Dorong Kreativitas Bisnis
4
NJOP Tinggi dan Memberatkan, Legislator Lirik Insentif sebagai Solusi
DPR RI
23 jam yang lalu
NJOP Tinggi dan Memberatkan, Legislator Lirik Insentif sebagai Solusi
5
Jaga Perekonomian, Presiden: Jangan Ada Lagi Beli dari Luar
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Jaga Perekonomian, Presiden: Jangan Ada Lagi Beli dari Luar
6
Jamuan Makan Malam dengan Puan, Pimpinan DPD RI Minta Hasil Kinerja Lembaganya Ditindaklanjuti DPR
Politik
11 jam yang lalu
Jamuan Makan Malam dengan Puan, Pimpinan DPD RI Minta Hasil Kinerja Lembaganya Ditindaklanjuti DPR
Home  /  Berita  /  Politik

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Persen

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Persen
Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas. (Istimewa)
Selasa, 09 Juni 2020 16:13 WIB
JAKARTA - Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pihaknya mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) naik menjadi lima persen.

PKB melihat lima persen sebagai angka yang moderat dibanding tujuh persen yang diusulkan NasDem dan Golkar.

"PKB mengusulkan setuju naik. Lima persen menjadi angka moderat untuk kenaikan ini," kata Yaqut melalui pesan singkat, Selasa (9/6).

Menurutnya, kenaikan ambang batas perlu agar menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen. Supaya menstabilkan hubungan eksekutif dan legislatif.

"Yang pasti menyederhanakan jumlah parpol yang ada di parlemen, agar menstabilkan hubungan antara eksekutif dan legislatif serta keputusan-keputusan bisa diambil lebih cepat," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II ini menanggapi mengenai ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya, jika dikurangi menjadi 10 persen seperti usulan PKS, maka akan mengurangi polarisasi pasangan calon presiden seperti 2019.

"Boleh saja 10. Akan mengurangi polarisasi jika dibanding PT yang besar seperti pilpres kemarin," jelas Yaqut.

Sementara, Yaqut belum mengungkap bagaimana sikap PKB mengenai sistem pemilu yang akan diatur dalam RUU Pemilu. Apakah diubah menjadi sistem proporsional tertutup, atau tetap sistem proporsional terbuka.

"PKB masih mempertimbangkan di antara dua sistem tersebut," tutupnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Merdeka.com
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww