Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Isu Penanggulangan Covid-19 untuk Redam Potensi Konflik di Pilkada
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Isu Penanggulangan Covid-19 untuk Redam Potensi Konflik di Pilkada
2
DPR Fokus Awasi Dana Penanggulangan Pandemi Covid-19
DPR RI
15 jam yang lalu
DPR Fokus Awasi Dana Penanggulangan Pandemi Covid-19
3
PJJ Belum Bisa Diterapkan di Luar Pandemi
DPR RI
15 jam yang lalu
PJJ Belum Bisa Diterapkan di Luar Pandemi
4
Setjen MPR RI Tandatangani MoU dengan BSSN RI
MPR RI
12 jam yang lalu
Setjen MPR RI Tandatangani MoU dengan BSSN RI
5
GKSB DPR RI Sarankan Palestina Belajar dari Sejarah Indonesia
DPR RI
11 jam yang lalu
GKSB DPR RI Sarankan Palestina Belajar dari Sejarah Indonesia
6
Mendagri Beri Waktu Sepekan Pencairan Anggaran Pilkada di Papua
Pemerintahan
8 jam yang lalu
Mendagri Beri Waktu Sepekan Pencairan Anggaran Pilkada di Papua
Home  /  Berita  /  Politik

Jazilul Fawaid: Segera Normalkan Pendidikan Pesantren dari Dampak Pandemi Covid-19

Jazilul Fawaid: Segera Normalkan Pendidikan Pesantren dari Dampak Pandemi Covid-19
Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid. (Istimewa)
Selasa, 16 Juni 2020 20:30 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam soal penerapan new normal. Di satu sisi, pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu melihat pemerintah telah membuka sejumlah mall dan pusat perbelanjaan dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Namun di sisi yang lain saya melihat belum ada kebijakan dari pemerintah untuk membuka kembali pusat pendidikan agama, seperti pesantren," ujar Jazilul Fawaid, Selasa (16/6/2020) di Jakarta.

Politisi PKB itu mengungkapkan, saat ini ada 28.900 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Di tengah problem kemandirian pembiayaan pesantren, nasib lembaga pendidikan Islam ciri khas Indonesia itu semakin tidak jelas ketika pandemi covid-19 melanda.

Masalah yang demikian menurut Jazilul Fawaid tidak boleh dibiarkan. Agar pesantren tetap kembali semarak dan hidup di tengah masyarakat guna melayani pendidikan. Dirinya mengharap kepada pemerintah agar proses pendidikan di pesantren dibuka kembali.
 
Agar pesantren tetap berkelanjutan, Jazilul Fawaid mengusulkan, pemerintah segera memperlakukan pesantren seperti BUMN dan UMKM. Dengan memberlakukan seperti badan usaha, maka pemerintah memberikan stimulus agar pulih kembali. Dirinya menyayangkan bila pemerintah tidak menghitung kerugian yang dialami pesantren selama pandemi Covid-19.
 
Akibat pandemi Covid-19, pria yang suka memakai songkok itu menuturkan, roda perekonomian tidak bergerak sehingga masyarakat jatuh miskin. "Demikian pula jika dunia pendidikan tidak bergerak, masyarakat akan terjatuh dalam kebodohan," tuturnya.

Untuk itu, dirinya berharap dua sektor tadi, yakni dunia perekonomian dan pendidikan harus didorong kembali secara simultan dan tepat. Dirinya membandingkan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp695 Triliun untuk pemulihan ekonomi nasional dan hanya RpRp 2,36 triliun untuk penanganan pesantren seluruh Indonesia. 

Dari sinilah Jazilul Fawaid memberi saran kepada pemerintah agar memberi anggaran yang cukup guna menangani permasalahan pesantren dan dunia pendidikan. Anggaran yang cukup kepada pesantren dan dunia pendidikan menurutnya sangat penting agar pesantren kembali berjalan seperti sediakala.

"Jika tidak segera ditangani dengan cepat dan tepat, saya khwatir, Indonesia akan mengalami kebodohan satu generasi," Jazilul Fawaid mengungkapkan kekhawatirannya.

Saat sekolah dan pesantren tutup kata Dia, banyak orang tua yang mengeluh. Tidak berjalannya proses pendidikan membuat anak-anaknya yang duduk di TK ataupun SD banyak yang bermain game online dan gadget. "Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut," ungkap Jazilul.
 
Dari uraian di atas, Jazilul meminta Kementerian Agama segera membuka proses belajar mengajar di pesantren. Pemerintah diharap segera ikut menyelamatkan pesantren dengan menerapkan protokol Covid-19 di pesantren. "Protokol untuk mall sudah ada, masa untuk pesantren hingga kini tak kunjung selesai," tanya Jazilul Fawaid.

"Mau nunggu sampe kapan?," tambahanya.

Sebagai lembaga pendidikan agama Islam yang beragam, Jazilul Fawaid menegaskan pesantren harus turut dan mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. "Mau tidak mau harus mengikuti seluruh protokoler yang disiapkan pemerintah," tegasnya.
 
Alumni PMII itu menuturkan, protokol kesehatan di pesantren harus berbeda dengan protokol kesehatan di sekolah umum maupun protokol kesehatan di mall. "Kalau di mall kan yang datang dibatasi dan bergilir" tambahnya.
 
Pesantren menurutnya, merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai ruang lingkup tersendiri, di mana aktivitas terjadi secara asrama atau boarding selama 24 jam sehingga protokol kesehatan yang ada kata Jazilul, harus meng-cover selama 24 jam. "Terapkan sistem karantina yang ketat. Dan Paling penting, pemerintah harus menyiapkan masker, hand sanitaizer dan alat test kesehatan," tegasnya.
 
Bila pesantren itu tak memiliki asrama atau tidak menggunakan sistem boarding, menurut Jazilul Fawaid bisa diterapkan protokol kesehatan yang standar.***


wwwwww