Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Pemerintahan
18 jam yang lalu
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
2
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
Kesehatan
4 jam yang lalu
Soal Kalung Corona Kementan, Ahli Epidemologi: Kecap dan Cuka juga Bisa Bunuh Virus, Tapi Jangan Sembarang Klaim
3
New Normal, MPR Kembali Gelar Pentas Seni Budaya Sunda dan Kuliner Lokal di 'Kota Hujan'
MPR RI
4 jam yang lalu
New Normal, MPR Kembali Gelar Pentas Seni Budaya Sunda dan Kuliner Lokal di Kota Hujan
4
Sore Ini, Gus Jazil Jemput PMI Bebas dari Hukuman Mati di Bandara Soetta
Politik
5 jam yang lalu
Sore Ini, Gus Jazil Jemput PMI Bebas dari Hukuman Mati di Bandara Soetta
5
Tak Setuju Dibubarkan, Wakil Ketua MPR RI: OJK Perlu Direformasi
Ekonomi
4 jam yang lalu
Tak Setuju Dibubarkan, Wakil Ketua MPR RI: OJK Perlu Direformasi
6
Fraksi PAN minta Kalung Anticorona Diteliti
Kesehatan
5 jam yang lalu
Fraksi PAN minta Kalung Anticorona Diteliti
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Berlangsung Tertutup, Pimpinan DPR Setujui Tuntutan Massa Soal RUU HIP

Berlangsung Tertutup, Pimpinan DPR Setujui Tuntutan Massa Soal RUU HIP
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin (tengah) bersama dengan ulama perwakilan massa ANAK NKRI usai menggelar pertemuan tertutup membahas RUU HIP. (RMOL)
Rabu, 24 Juni 2020 18:27 WIB
JAKARTA - Tuntutan massa Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI terkait penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) mendapat sambutan baik dari pimpinan DPR RI.

Aliansi ANAK NKRI sudah diskusi panjang lebar masukan dari para habib, tuan guru, dan tokoh masyarakat.

"Kami tampung dan kami berkomitmen untuk melakukan penyetopan ini. Tentu dengan mekanisme yang akan kita lalui dengan tatib, dan mekanisme yang ada di dalam UU DPR," ujar Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin usai menggelar rapat tertutup dengan ulama perwakilan ANAK NKRI di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

"Berkaitan dengan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 7 akan menjadi catatan kami dan Insya Allah kami berkomitmen akan stop," imbuhnya.

Di kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi kepada ulama yang telah menaruh perhatian mengenai RUU HIP yang menuai polemik. Nantinya, penyetopan pembahasan RUU HIP akan menunggu mekanisme yang ada.

"Sikap yang telah disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD telah menyampaikan untuk distop. Nanti surat itu akan menjadi mekanisme pembahasan yang ada di DPR sesuai tatib, kita akan melalui mekanisme rapat pimpinan, kemudian Bamus bawa ke Paripurna untuk melakukan komitmen penyetopan ini," papar politisi Golkar ini.

Disinggung mengenai pemerintah tidak akan mengirimkan surpres untuk pembahasna RUU HIP tersebut, Azis mengatakan DPR tidak akan membahas itu kembali.

“kalau supres tidak ada, otomatis stop,” tandasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:rmol.id
Kategori:Pemerintahan, Politik, DPR RI, DKI Jakarta

wwwwww