Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Arema FC Luncurkan Program Inovatif Memeriahkan Hari Ulang Tahun
Sepakbola
16 jam yang lalu
Arema FC Luncurkan Program Inovatif Memeriahkan Hari Ulang Tahun
2
Waspadai Covid 19, Zohri Tiba di Jakarta, 12 Agustus 2020
Olahraga
17 jam yang lalu
Waspadai Covid 19, Zohri Tiba di Jakarta, 12 Agustus 2020
3
BAZNAS Luncurkan Logo Peduli Covid-19
Umum
18 jam yang lalu
BAZNAS Luncurkan Logo Peduli Covid-19
4
KONI Pusat Cek Kesiapan Semua Bidang PB PON XX Papua 2021
Olahraga
19 jam yang lalu
KONI Pusat Cek Kesiapan Semua Bidang PB PON XX Papua 2021
5
Azis Syamsuddin Minta Pemda Sumut dan BNPB Proaktif Bantu Warga Sinabung
DPR RI
19 jam yang lalu
Azis Syamsuddin Minta Pemda Sumut dan BNPB Proaktif Bantu Warga Sinabung
6
Percepat Pemulihan Ekonomi, Menaker Minta Subsidi Upah Digunakan untuk Ini...
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Percepat Pemulihan Ekonomi, Menaker Minta Subsidi Upah Digunakan untuk Ini...
Home  /  Berita  /  Pendidikan

Belajar Jarak Jauh Dipermanenkan, Persatuan Guru Tolak Kebijakan Nadiem Makarim

Belajar Jarak Jauh Dipermanenkan, Persatuan Guru Tolak Kebijakan Nadiem Makarim
Tiga siswa sekolah dasar sedang belajar jarak jauh dengan gurunya dan berupaya mengakses saluran internet di bukit Temulawak, Yogyakarta, 8 Mei 2020. (AFP)
Selasa, 07 Juli 2020 23:48 WIB
JAKARTA - Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) tidak setuju pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi pelajar di seluruh Indonesia yang saat ini masih berlangsung seiring dengan pandemi Covid-19. Apalagi rencananya pembelajaran model ini akan dijadikan permanen.

Ketua Umum Pengurus Besar PGSI Mohamad Fatah Yasin, Senin (7/7) mengatakan, rencana itu sedang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan menyiapkan kurikulum pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan modul pembelajaran.

Saat mendengar kabar tersebut, Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) menyatakan tidak setuju. Karena untuk kondisi normal (tanpa Covid-19), PGSI tidak setuju. Kecuali pada masa saat sudah disiapkan semuanya. PJJ yang sedang berlangsung saat ini, sebenarnya masih banyak kekurangan. Seperti ketersediaan internet, alat telekomunikasi atau handphone android dan listrik. Kemendikbud juga mengakui hal itu.

"Kalau PJJ mau dipaksakan (dilaksanakan permanen), maka harus menerapkan secara random. Itu pun harus disiapkan betul fasilitas dan perangkatnya. Termasuk kesiapan guru melalui diklat," katanya.

PGSI meminta, tambah Mohamad Fatah Yasin, Kemendikbud tidak gegabah mempermanenkan PJJ. Secara umum, pendidikan di Indonesia belum siap melaksanakannya. Itu dapat dibuktikan di sejumlah sekolah yang berada di pedesaan atau pedalamaan. Mereka cenderung kalang kabut ketika pemerintah memberlakukan belajar daring atau online.

"Kalau melihat pengalaman di masa pandemi ini, banyak sekolah yang belum siap. Terutama yang di desa-desa," tambahnya.

Jika PJJ tetap diberlakukan permanen, lanjut Fatah Yasin, maka kualitas output pelajar di Indonesia tidak maksimal. Dicontohkan, sekolah terbuka dengan sistem belajar jarak jauh. Mereka hanya menerima ijazah tetapi tidak spesifik mendapatkan materi pelajaran. Makanya, rencana PJJ permanen ini harus dibahas secara matang. Siswa jangan sampai menjadi korban, karena akan berakibat pada nasib anak bangsa ke depannya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Gelora.co
Kategori:Peristiwa, Pendidikan, Pemerintahan, DKI Jakarta

wwwwww