Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Terlalu Riskan PB Perpani Tetap Ngotot Singkirkan Tiga Pemanah Elit
Olahraga
23 jam yang lalu
Terlalu Riskan PB Perpani Tetap Ngotot Singkirkan Tiga Pemanah Elit
2
Fahri: Keberagaman di Nusantara Bisa Jadi Format bagi Indonesia untuk Mempersatukan Dunia
Politik
11 jam yang lalu
Fahri: Keberagaman di Nusantara Bisa Jadi Format bagi Indonesia untuk Mempersatukan Dunia
3
DPR Berharap Revisi UU Penanggulangan Bencana Selesai di Masa Sidang saat Ini
DPR RI
6 jam yang lalu
DPR Berharap Revisi UU Penanggulangan Bencana Selesai di Masa Sidang saat Ini
4
Batalkan Pesanan, Takmir Masjid Dipukul dan Kemaluannya Ditarik Pengusaha Pasir
Hukum
24 jam yang lalu
Batalkan Pesanan, Takmir Masjid Dipukul dan Kemaluannya Ditarik Pengusaha Pasir
5
Aksi Tolak Omnibus Law Chaos di Yogyakarta
Peristiwa
24 jam yang lalu
Aksi Tolak Omnibus Law Chaos di Yogyakarta
6
Oknum Pendeta Cabul Dipecat dari Gereja Happy Family Center
Peristiwa
23 jam yang lalu
Oknum Pendeta Cabul Dipecat dari Gereja Happy Family Center
Home  /  Berita  /  DPR RI

Komisi Agama Kritisi Pelibatan TNI dalam Menciptakan Kerukunan Umat

Komisi Agama Kritisi Pelibatan TNI dalam Menciptakan Kerukunan Umat
Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq. (Gambar: Tangkapan layar virtual)
Selasa, 07 Juli 2020 21:59 WIB
JAKARTA - Komisi VIII DPR RI mengkritik rencana Kementerian Agama (Kemenag) yang diprediksi akan melibatkan TNI dalam program peningkatan kerukunan umat beragama.

"Saya ingin mengoreksi pernyataan juru bicara Kemenag, Saudara Oman Fathurahman, tentang pelibatan TNI dalam urusan kerukunan umat beragama. Kami menolak keras upaya itu. Kenapa? Yang pertama, itu bertentangan dengan prinsip demokrasi, human rights atau HAM, agenda reformasi sektor keamanan, serta UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," kata Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kemenag, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto membenarkan koreksi Maman.

"Itu betul, Pak Menteri. Kalau tentara terlibat, nanti Pak Menteri lagi yang dituduh, karena jenderal bintang empat jadi Menteri Agama. Seolah-olah dwifungsi ABRI mau dikembalikan. Jangan sampai terjadi," tegas Yandri.

Sebelumnya, 30 Juni 2020, Kemenag membahas program-program peningkatan kerukunan umat beragama TNI AD.

Terkait hal itu Menteri Agama, Fachrul Razi sempat mengatakan, "Kita perlu membahas apa saja yang telah dilakukan dari sisi pertahanan, sehingga Kemenag bisa melengkapi dan memainkan peran optimal dalam pendekatan keagamaan. Tujuan kita tentunya peningkatan kerukunan umat beragama,".***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Politik

wwwwww