Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Garuda Indonesia Tegaskan Tak Tolerir Pelanggaran Aturan Keselamatan Penerbangan
Umum
24 jam yang lalu
Garuda Indonesia Tegaskan Tak Tolerir Pelanggaran Aturan Keselamatan Penerbangan
2
Kondisi Langka, Mahasiswi Cantik Ini Menopause pada Usia 6 Tahun
Kesehatan
22 jam yang lalu
Kondisi Langka, Mahasiswi Cantik Ini Menopause pada Usia 6 Tahun
3
Rasulullah Mengingatkan, Ini 3 Musuh Utama Umat Islam
Umum
23 jam yang lalu
Rasulullah Mengingatkan, Ini 3 Musuh Utama Umat Islam
4
Kemendagri Apresiasi Unjuk Rasa Otsus Papua oleh FMPI dan Dorong Pertemuan Lanjutan
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Kemendagri Apresiasi Unjuk Rasa Otsus Papua oleh FMPI dan Dorong Pertemuan Lanjutan
5
Mahasiswi S2 Tewas Tergantung di Rumah Pacar, Ternyata Tengah Hamil Muda
Peristiwa
23 jam yang lalu
Mahasiswi S2 Tewas Tergantung di Rumah Pacar, Ternyata Tengah Hamil Muda
6
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
Kesehatan
22 jam yang lalu
Delapan Warga Lengayang Pesisir Selatan Terinfeksi Corona
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona

1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona
MenpanRB Tjahjo Kumolo. (Istimewa)
Rabu, 08 Juli 2020 16:08 WIB
JAKARTA - Rencana pemecatan 1,6 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kemenpan-RB) bukan karena pandemik Covid-19.

Demikian ditegaskan Menpan-RB, Tjahjo Kumolo yang mengaku tak akan sembarangan memecat para ASN. Ia memberikan tolak ukur untuk bisa memecat jutaan ASN tersebut dengan melihat produktifitas kerjanya.

"Tidak ada hubungannya pemecatan PNS dengan wabah Covid-19," ujar Tjahjo Kumolo kepada wartawan, Rabu (8/7/2020).

Dasar pemecatan ASN, lanjut Tjahjo, berdasarkan ketetuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) 3/2020 yang telah disahkan pada 8 April lalu.

Rencana pemecatan 1,6 juta ASN dikarenakan terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan dan telah memiliki keputusan hukum tetap dan mengikat.

"PNS dipecat kalau ada keputusan hukum yang bersangkutan bersalah seperti korupsi, narkoba, perbuatan yang melanggar hukum dan sudah ada keputusan hukum tetap," pungkas mantan Mendagri ini.

Merujuk pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) 3/2020 tentang pemberhentian pegawai bagi yang tidak produktif dalam bekerja disebutkan, ASN atau PNS yang tidak memenuhi target kinerja dapat diberhentikan.

"PNS yang tidak memenuhi target kinerja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," demikian isi petikan aturan tersebut.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww