Nono Sampono Ingatkan Pemerintah Waspadai Konflik Amerika-China di Laut China Selatan

JAKARTA - Konflik laut China Selatan, antara Amerika Serikat dan China tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah Indonesia.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dalam diskusi "Pandemi dan Situasi Politik Internasional' bersama Ketua BKSAP DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon, dan anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Senator asal Maluku ini berharap, semua pihak, khususnya Pemerintah mewaspadai ancaman kawasan yang dipicu konflik dua negara adidaya tersebut. Pasalnya, kedua negara itu sudah menempatkan kapal induknya untuk menghadapi kemungkinan perang fisik tersebut.

"Mengapa? Karena negara ini memiliki posisi yang sangat strategis, baik secara ekonomi, politik, dan sumber daya alam yang melimpah (Geo Politik, Geo Ekonomi dan Geo Strategi). Sehingga China dan Amerika sama-sama memiliki kepentingan yang besar pada Indonesia," kata Nono Sampono.

Menurut Nono Sampono, persaingan AS dan China tersebut berkonsekuensi terjadinya pergeseran dagang global ke kawasan Pasifik dan barang-barang mengalir sebagian besar lewat Indonesia.
Sedangkan barang-barang losgistik dari China mengalir melalui empat (4) negara; Vietnam, Thailand, Laos, dan Myanmar. Karena itu, China akan mati-matian mempertahankan Vietnam dari kekuatan AS.

Dengan demikian, Nono berharap Indonesia harus mulai memperkuat lautnya sebagai poros maritim. Syaratnya adalah pertama, tak ada perang di dan konflik di kawasan ASEAN, kelancaran arus logistik dan semua lewat Indonesia, dan ketiga memperkuat maritim. Sehingga akan memperkuat ekonomi berbasis maritim dan militer laut.

"Apalagi sejak bulan Mei 2018 saja, sudah terjadi perubahan-perubahan besar keamanan di Asia yang dinamakan Indo Pacifik Region. Dan, yang paling harus diwasapadai bukan saja sebatas kemanan perbatasan. Tapi, efek dari persaingan perdagangan global yang bakal masuk melalui jalur-jalur laut dan pemanfaatan pelabuhan Indonesia," tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Abdul Kadir Karding menegaskan jika target politik China pada tahun 2025 nanti posisinya sama dengan AS, dan pada 2030 siap menjadi super power menggantikan AS.

Karena itu akan ada tiga macam perang yang akan terjadi, yakni mengambil data AS dan Eropa, perang tradisional (perang fisik), dan ekonomi.

"Karena China sangat agresif, maka AS pun ikut agresif di laut China Selatan," jelas Karding.

Masih kata politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Indonesia dalam posisi yang sangat strategis, dengan memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun tidak dibarengi dengan kekuatan militer yang memadai.

"Untuk itu, demi menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, kita harus memiliki kekuatan diplomasi yang handal. Hanya dengan itu," tandasnya.***