Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
Metropolitan
16 jam yang lalu
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
2
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
Metropolitan
14 jam yang lalu
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
3
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
5 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
4
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
5 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
5
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
5 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
6
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
KONI
4 jam yang lalu
Pesilat Ayudiah Meninggal di PORPROV Jateng 2026, KONI Pusat Tegaskan Keselamatan Atlet Nomor Satu
Home  /  Berita  /  Kriminal

Kontradiksi Asumsi Positif RUU Ciptaker

Kontradiksi Asumsi Positif RUU Ciptaker
Ilustrasi RUU Ciptaker: Dok. GoNews.co
Senin, 13 Juli 2020 20:22 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menyoroti asumsi pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang diharap bisa menarik investasi dan menumbuhkan ekonomi.

Menurut Slamet, bila RUU Cipta Kerja dimunculkan dengan tujuan untuk menyederhanakan berbagai peraturan sebelumnya yang dianggap rumit, maka hal itu cenderung kontradiktif dengan kondisi ekonomi nasional hari ini.

Dikatakannya, kalau diukur dari pertumbuhan ekonomi, rasanya pemerintah-pemerintah sebelumnya lebih tinggi pertumbuhan ekonominya daripada pemerintahan sekarang. Artinya, dengan aturan yang dianggap ribet saja tumbuh dengan tinggi.

"Tapi faktanya kondisi hari ini tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya dari sisi pertumbuhan ekonomi. Artinya, asumsi-asumsi terkait RUU Cipta Kerja tersebut pada akhirnya memberikan karpet merah bagi pengusaha dan tidak peduli kepada rakyat kita," kata politisi PKS itu dalam keterangan persnya, Senin (13/7/2020).***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Metropolitan, Nasional, Kriminal, Badminton, DKI Jakarta
wwwwww