Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
Nasional
23 jam yang lalu
Jaksa Pinangki Diduga Terima Suap dari Djoko Tjandra Rp7 Miliar
2
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
Peristiwa
22 jam yang lalu
Usai Disetubuhi, Tabrani Bunuh dan Bakar Istrinya, Hasanah, Ini Penyebabnya
3
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
Nasional
23 jam yang lalu
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
4
Minta Turunkan Biaya Penyebrangan Antar Pulau Jawa dan Sumatra, SPASI Surati Presiden
Ekonomi
18 jam yang lalu
Minta Turunkan Biaya Penyebrangan Antar Pulau Jawa dan Sumatra, SPASI Surati Presiden
5
Pendaftaran Wartawan Peliput PON XX Papua Diperpanjang
Olahraga
15 jam yang lalu
Pendaftaran Wartawan Peliput PON XX Papua Diperpanjang
6
Kehadiran BSANK Didukung PB/PP, Akademisi Hingga Presiden Astaf
Olahraga
12 jam yang lalu
Kehadiran BSANK Didukung PB/PP, Akademisi Hingga Presiden Astaf
Home  /  Berita  /  DPR RI

Kontradiksi Asumsi Positif RUU Ciptaker

Kontradiksi Asumsi Positif RUU Ciptaker
Ilustrasi RUU Ciptaker: Dok. GoNews.co
Senin, 13 Juli 2020 20:22 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menyoroti asumsi pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang diharap bisa menarik investasi dan menumbuhkan ekonomi.

Menurut Slamet, bila RUU Cipta Kerja dimunculkan dengan tujuan untuk menyederhanakan berbagai peraturan sebelumnya yang dianggap rumit, maka hal itu cenderung kontradiktif dengan kondisi ekonomi nasional hari ini.

Dikatakannya, kalau diukur dari pertumbuhan ekonomi, rasanya pemerintah-pemerintah sebelumnya lebih tinggi pertumbuhan ekonominya daripada pemerintahan sekarang. Artinya, dengan aturan yang dianggap ribet saja tumbuh dengan tinggi.

"Tapi faktanya kondisi hari ini tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya dari sisi pertumbuhan ekonomi. Artinya, asumsi-asumsi terkait RUU Cipta Kerja tersebut pada akhirnya memberikan karpet merah bagi pengusaha dan tidak peduli kepada rakyat kita," kata politisi PKS itu dalam keterangan persnya, Senin (13/7/2020).***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Politik, Nasional, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww