Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Aep Pertahankan Gelar Dengan Kemenangan KO
Olahraga
21 jam yang lalu
Aep Pertahankan Gelar Dengan Kemenangan KO
2
Terdampak Pandemi, DPR Dorong Belanja Media dari Lembaga Pemerintah
Politik
21 jam yang lalu
Terdampak Pandemi, DPR Dorong Belanja Media dari Lembaga Pemerintah
3
Bali United FC Waspadai Hari Nur
Sepakbola
21 jam yang lalu
Bali United FC Waspadai Hari Nur
4
Tunggu Hasil Tes Swab, Skuat PSIS Libur Latihan
Sepakbola
20 jam yang lalu
Tunggu Hasil Tes Swab, Skuat PSIS Libur Latihan
5
Dikalahkan Bosnia, Shin Tae Yong: Masih Banyak PR Harus Diselesaikan
Sepakbola
21 jam yang lalu
6
Nazaruddin Dek Gam Berharap Persiraja Berikan Yang Terbaik
Sepakbola
22 jam yang lalu
Nazaruddin Dek Gam Berharap Persiraja Berikan Yang Terbaik
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Pegawai KPK jadi ASN Dipastikan Bukan Suatu Pelemahan

Pegawai KPK jadi ASN Dipastikan Bukan Suatu Pelemahan
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. (Foto: Dok. Gonews.co)
Senin, 10 Agustus 2020 19:58 WIB
JAKARTA - Juru Bicara Presiden RI bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan, PP Nomor 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN tidak akan mengurangi independensi komisi anti rasuah.

Hal itu, kata Dini kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/8/2020), lantaran Pasal 3 UU KPK yang menyatakan KPK tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

"Sama sekali tidak ada niat Pemerintah untuk melemahkan KPK dalam hal ini. Sebaliknya, ini adalah bagian dari memperkuat institusi pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Dini Purwono.

Antaranews.com melansir, PP Nomor 41/2020 itu mengatur pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Pengangkatan dilakukan setelah struktur organisasi dan tata kerja KPK yang baru ditetapkan. Penghasilan pegawai KPK yang telah beralih menjadi pegawai ASN juga ditegaskan tidak akan berkurang.

PP ini, merupakan prakarsa KemenPAN dan RB sebagai pelaksanaan amanat UU KPK pasal 1 angka 6, pasal 69B, dan pasal 69C.

Aturan itu pada intinya mengatur bahwa pegawai KPK adalah ASN dan dalam hal pegawai KPK belum berstatus sebagai ASN maka dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak revisi kedua UU KPK yang diundangkan pada 17 Oktober 2019, pegawai KPK itu dapat diangkat sebagai ASN sepanjang memenuhi syarat.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Pemerintahan, Nasional, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww