Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Imam Masjid Dipukul Pakai Balok Saat Pimpin Shalat Zuhur, Pelakunya Wanita, Ternyata Ini Penyebabnya
Peristiwa
21 jam yang lalu
Imam Masjid Dipukul Pakai Balok Saat Pimpin Shalat Zuhur, Pelakunya Wanita, Ternyata Ini Penyebabnya
2
Heboh, Jenazah Muslimah Dimandikan 4 Pria di RSUD, Suami Almarhumah Dilarang Masuk
Peristiwa
22 jam yang lalu
Heboh, Jenazah Muslimah Dimandikan 4 Pria di RSUD, Suami Almarhumah Dilarang Masuk
3
Jokowi Suruh Tanam Singkong, Prabowo Ini Menhan Apa Mentan Sih?
Pemerintahan
15 jam yang lalu
Jokowi Suruh Tanam Singkong, Prabowo Ini Menhan Apa Mentan Sih?
4
Mundur dari KPK, Febri: Merawat Keyakinan dan Prinsip Lebih Penting
Nasional
20 jam yang lalu
Mundur dari KPK, Febri: Merawat Keyakinan dan Prinsip Lebih Penting
5
Waduh... Ketua Bidang Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Mundur
Kesehatan
15 jam yang lalu
Waduh... Ketua Bidang Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Mundur
6
Indonesia Masuki Resesi, PKS Minta Pemerintah Fokus Perhatikan Masyarakat dan Dunia Usaha
Peristiwa
15 jam yang lalu
Indonesia Masuki Resesi, PKS Minta Pemerintah Fokus Perhatikan Masyarakat dan Dunia Usaha
Home  /  Berita  /  Politik

Ketika Gerak KAMI Dibaca

Ketika Gerak KAMI Dibaca
Suasana deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/8/2020). (Foto: Ist.)
Selasa, 18 Agustus 2020 18:36 WIB

JAKARTA - "Tunggulah komando pesan dari kami. Kami bertiga ditunjuk (sebagai, red) presidium,” kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiah, Din Syamsuddin dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

“Gatot Nurmantyo, Rahmat Wahab Ketum Komite Khitah NU 1926, dan saya sendiri sebagai rakyat Indonesia kebetulan pernah memimpin Muhammadiyah. Kami bertiga sebagai presidium dengan dukungan 150 deklarator yang merupakan anggota dewan deklarator KAMI, kita akan mulai bergerak," kata Din Syamsuddin. 

Beberapa tokoh yang hadir dalam Deklarasi KAMI tersebut di antaranya, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo, Tokoh Reformasi Amien Rais, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, mantan Pimpinan KPK Abdullah Hehamahua, mantan Legislator Senayan Ahmad Yani, Pakar Ekonomi Ichasanudin Nursi, Aktivis Politik Rock Gerung, Aktivis Politik Said Didu, dan juga Meutya Hatta.

Sebagai cendekiawan dan aktivis politik senior, Din menilai sangat mungkin KAMI digembosi. Mengutip pemberitaan akurat.co Ia mengatakan, “sudah ada gejalat-gelagat untuk halangi kita, ada tekanan dan intimidasi dan berbagai bentuk rekayasa yang ingin gembosi gerakan kita ini,”.

Dalam konferensi virtual persiapan deklarasi KAMI, Sabtu (15/8/2020) lalu, Din mengatakan, “terus terang, jangan anggap remeh gerakan ini! Kepada semua pihak, saya pesankan untuk tidak perlu gusar,".

Sebelumnya, dalam sebuah tulisan berjudul ‘Direktur LPI Sebut Din Syamsudin Perancang Kudeta’, Boni Hargens, mengaku sudah mengantongi nama para tokoh oposisi yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah di tengah krisis Corona saat ini. Tulisan ini tak menyebut soal KAMI.

“Ada Bandar di balik gerakan mereka, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas. Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pom bensin dan perkebunan asal Bengkulu, dan bandar papan atas ya tak perlu saya sebutkan di sini,” kata Boni yang menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu dikutip dari situs suara-phasiciv.com.

Boni menyayangkan tokoh seperti Din Syamsuddin ikut di dalam gerakan itu. “Beliau kan panutan umat, tokoh yang didengar banyak orang,”.

Boni, juga menyinggung nama Refly Harun. Kata dia, “Saya juga heran dengan Bung Refly Harun. Kenapa menjadi begitu galak setelah tidak menjadi komisaris? Kan jadinya ada kesan tidak baik seolah-olah ada vested interest di balik kritisisme beliau terhadap pemerintah,”.

Sementara dari Senayan hari ini, Selasa (18/8/2020), Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, bidang Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Aziz Syamsuddin mengatakan, “tentunya kritik yang membangun merupakan suatu hal yang wajar di setiap negara demokrasi,”.

Aziz menanggapi disebutnya DPR, MPR, DPD, dan Pemerintah dalam Deklarasi KAMI.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Politik, Nasional, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww