Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Satu Poin SDGs Tambahan sebagai Terobosan KemendesPDTT
Pemerintahan
11 jam yang lalu
Satu Poin SDGs Tambahan sebagai Terobosan KemendesPDTT
2
Wafat Usai Melahirkan, Makam Anis Dibongkar OTK, 2 Lembar Kain Kafan Hilang
Peristiwa
9 jam yang lalu
Wafat Usai Melahirkan, Makam Anis Dibongkar OTK, 2 Lembar Kain Kafan Hilang
3
Anggota Parlemen Prancis Kabur Saat Lihat Mahasiswi Cantik Berjilbab Ini Hadir di Ruang Pertemuan
Internasional
15 jam yang lalu
Anggota Parlemen Prancis Kabur Saat Lihat Mahasiswi Cantik Berjilbab Ini Hadir di Ruang Pertemuan
4
LaNyalla Terima Gelar Tetue Bebuyutan Rambang Kuang
DPD RI
14 jam yang lalu
LaNyalla Terima Gelar Tetue Bebuyutan Rambang Kuang
5
Menteri Agama Positif Covid-19, Begini Kondisinya Saat Ini
Kesehatan
12 jam yang lalu
Menteri Agama Positif Covid-19, Begini Kondisinya Saat Ini
6
Lima Jenazah WNI Ditemukan di Malaysia, Diduga Ini Penyebab Kematiannya
Internasional
16 jam yang lalu
Lima Jenazah WNI Ditemukan di Malaysia, Diduga Ini Penyebab Kematiannya
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Diam-diam KPK Ikut Cermati Isu Kucuran Dana Rp 90,45 M Untuk Influencer

Diam-diam KPK Ikut Cermati Isu Kucuran Dana Rp 90,45 M Untuk Influencer
Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango. (Istimewa)
Senin, 24 Agustus 2020 11:11 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata turut mencermati kebenaran anggaran influencer atau buzzer senilai Rp 90,45 miliar yang diungkapkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango memastikan bahwa sebagai lembaga anti korupsi, pihaknya juga ikut memperhatikan isu yang tengah diperbincangkan oleh masyarakat.

Termasuk isu soal temuan ICW yang mengungkapkan bahwa pemerintah mengeluarkan anggaran senilai Rp 1,29 untuk aktivitas digital, termasuk Rp 90,45 miliar untuk influencer.

"Hukumnya menjadi wajib bagi KPK untuk memperhatikan issue-issue pemberantasan korupsi yang menjadi pembicaraan masyarakat. Termasuk soal isu kucuran dana untuk influencer ini. Tentu saja cara kerja KPK menyikapi informasi tersebut tidak harus disampaikan secara terbuka," ujarnya kepada wartawan, Senin (24/8/2020).

Hal tersebut, kata Nawawi, karena KPK punya tugas monitoring sesuai dengan pasal 6 huruf c UU 19/2019.

"Yaitu melakukan kajian, tapi bisa juga dalam bentuk penyelidikan. Kita sedang cermati ada tidaknya kebenaran tersedianya anggaran itu," pungkas Nawawi.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.id
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Politik, Pemerintahan, Peristiwa

wwwwww