Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Siswa SMP Gantung Diri Setelah Keluhkan Banyaknya Tugas dari Guru Selama PJJ
Pendidikan
18 jam yang lalu
Siswa SMP Gantung Diri Setelah Keluhkan Banyaknya Tugas dari Guru Selama PJJ
2
Sanksi Memperlambat Layanan Kependudukan, Mulai dari Denda Jutaan Rupiah hingga Sanksi Sosial
Umum
16 jam yang lalu
Sanksi Memperlambat Layanan Kependudukan, Mulai dari Denda Jutaan Rupiah hingga Sanksi Sosial
3
Jasadnya Ditemukan di Kandang Buaya, Wanita Cantik Ini Dibunuh Usai Bersetubuh 2 Kali dengan Pelaku
Peristiwa
15 jam yang lalu
Jasadnya Ditemukan di Kandang Buaya, Wanita Cantik Ini Dibunuh Usai Bersetubuh 2 Kali dengan Pelaku
4
Awal Cuti Bersama, Kecelakaan Beruntun Terjadi di Tol Jakarta-Cikampek
Peristiwa
14 jam yang lalu
Awal Cuti Bersama, Kecelakaan Beruntun Terjadi di Tol Jakarta-Cikampek
5
Permintaan 'Staycation' Meningkat meski Pandemi
Ekonomi
14 jam yang lalu
Permintaan Staycation Meningkat meski Pandemi
6
Lebih dari 10 Ribuan Personel Gabungan Amankan Demo Bermassa 4 Ribuan
Hukum
14 jam yang lalu
Lebih dari 10 Ribuan Personel Gabungan Amankan Demo Bermassa 4 Ribuan
Home  /  Berita  /  MPR RI

DPR Tak Kalah jika Pilkada Ditunda, Atau Dilanjut lalu Negara Meng-covid-kan Jutaan Rakyat

DPR Tak Kalah jika Pilkada Ditunda, Atau Dilanjut lalu Negara Meng-covid-kan Jutaan Rakyat
Anggota komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Razi (kiri). (Foto: Zul/GoNews.co)
Senin, 24 Agustus 2020 16:57 WIB

JAKARTA - Anggota komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Razi, mempertanyakan keberanian pemerintah menjamin bahwa gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan zero korban Covid-19. Ia menegaskan, sikap politik DPD tegas menolak gelaran Pilkada 2020 secara serentak.

"Di sini ada teman-teman DPR, mari kita berpikir ulang lah! Ini masih ada waktu bagi kita menyelamatkan 105 juta nyawa rakyat Indonesia yang hari ini terancam. Dan negara terlibat di situ untuk mengcovidkan mereka," kata Fachrul dalam diskusi Empat Pilar 'Pilkada Serentak: Hidupkan Semangat Kebangsaan di Masa Pandemi,' yang berlangsung di Kompleks MPR RI, Senin (24/8/2020).

Dengan ditundanya Pilkada, menurut Fachrul tidak ada yang kalah dalam percaturan politik. "DPR juga tidak merasa kalah, KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga tidak merasa direndahkan, panitia-panitia lainnya juga tidak merasa disepelekan. Ini demi kebangsaan kita,".

Ketegasan penolakan DPD RI, dijelaskan Fachrul, lantaran pentingnya memastikan pandemi Covid-19 bisa ditanggulangi terlebih dahulu, sekaligus menjaga nilai demokrasi itu sendiri. Ia tak keberatan, jika Pilkada tetap digelar hanya di daerah yang dipastikan sudah aman dari Covid-19.

Soal nilai demokrasi, Fachrul memaparkan, gelaran Pilkada di masa pandemi hanya akan menciptakan demokrasi elitis, bukan demokrasi rakyat. Lantaran kepentingan gelaran Pilkada Desember, kuat diindikasi sebagai pemaksaan kepentingan atau hasrat berkuasa petahana dan atau pelanggengan kekuasaan melalui politik dinasti.

"KPK berani nggak mengusut dana refocusing anggaran itu?” kata Senator yang memandang bahwa dana refocusing untuk penanggulangan pandemi, sangat menguntungkan petahana untuk kembali meraup suara warganya melalui bantuan-bantuan sosial, dan merugikan penantangnya.

Anggota MPR RI Fraksi PKS yang juga duduk di Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menekankan pentingnya orkestrasi dari pemerintah dalam mendukung Pilkada 2020. Protokol kesehatan adalah hal wajib, disamping perlunya mengklasifikasi mana daerah yang aman dan mana yang tidak aman dari Covid-19.

Sementara Anggota MPR RI Fraksi PKB yang juga duduk di Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin mengatakan, hanya ada 2 opsi ekstrim saat ini, dan 1 opsi moderat.

Opsi ektrim, adalah menunda atau tetap melanjutkan Pilkada pada Desember 2020. Sementara moderat, adalah melanjutkan Pilkada hanya di daerah yang siap, dan membatalkan Pilkada di daerah yang memang tidak siap.

"Dan saya termasuk yang moderat," kata Yanuar.

Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe yang juga turut memaparkan data dan pandangannya menyatakan, jika Pilkada 2020 tetap digelar Desember, maka itu adalah Pilkada yang tidak berperikemanusiaan lantaran mengabaikan jutaan rakyat berpotensi terpapar Covid-19.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, DPR RI, DPD RI, MPR RI, Nasional, Politik
wwwwww