HNW Minta Empat Pilar MPR Dijadikan Rujukan Program dan Kampanye di Pilkada Serentak

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berharap visi misi, program, dan kampanye kandidat yang berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2020 agar merujuk dan tidak keluar dari bingkai Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).

"Setiap kandidat kepala daerah baik dalam Pilgub, Pilbub, dan Pilwalkot hendaknya menjadikan Empat Pilar MPR sebagai rujukan dalam program-program atau materi kampanye dalam Pilkada Serentak," kata Hidayat Nur Wahid dalam diskusi dengan tema "MPR Rumah Kebangsaan" di Hotel Aston, Banten, Sabtu petang (5/9/2020).

Diskusi ini digelar bersamaan dengan Press Gathering Pimpinan dan Anggota MPR dengan Koordinatoriat Wartawan MPR/DPR RI yang diikuti sekitar 90 wartawan. Selain Hidayat Nur Wahid, narasumber dalam diskusi ini adalah Arwani Thomafi (Ketua Fraksi PPP MPR), Andi Akmal Pasludin (Sekretaris Fraksi PKS MPR) dan Instiawati Ayus (Ketua Kelompok DPD di MPR).

Hidayat Nur Wahid berbicara tentang isu politik terkini dikaitkan dengan peran MPR sebagai rumah kebangsaan. Hidayat mengulas Pilkada Serentak 2020 sebagai isu politik terkini bersamaan dengan tahapan pendaftaran para calon kepala daerah untuk mengikuti kontestasi dalam Pilkada Serentak.

Dikaitkan dengan MPR sebagai rumah kebangsaan, Hidayat menyebutkan komitmen MPR untuk terus mensosialisasikan Empat Pilar MPR ke seluruh elemen masyarakat. "Sebagai rumah kebangsaan, MPR tetap berkomitmen untuk terus mensosialisasikan Empat Pilar MPR," ujarnya.

Menurut HNW sapaan akrabnya, MPR sebagai rumah kebangsaan adalah tempat berhimpunnya anggota DPR dan anggota DPD. Pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang merepresentasikan kekuatan politik di Indonesia. Meski datang dari latarbelakang politik yang berbeda, pimpinan MPR tetap kompak dan guyub.

"Ini menunjukkan bangsa Indonesia mempunyai modal yang sangat kuat menghadapi tantangan dan ancaman apapun. Kita tetap kuat dan bisa mengatasi berbagai persoalan bangsa dengan modal besar itu," katanya.

"Modal besar itu namanya Empat Pilar MPR, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara," sambungnya.

Hidayat berharap, modal besar itu menjadi rujukan dalam program-program dan materi kampanye dari masing-masing para calon kepala daerah. Kepada para jurnalis, Hidayat juga berharap bisa mengawasi dan memberitakan Pilkada Serentak untuk menghadirkan Pilkada yang jurdil serta demokratis.

"Jangan sampai pengorbanan yang sangat besar, penggunaan APBN yang besar di tengah pandemi Covid-19 ini tapi tidak menghadirkan Pilkada yang demokratis, berkualitas," tuturnya.

Hidayat menambahkan tugas media adalah mengawasi dan mengingatkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berada dalam konteks semangat reformasi dengan komitmen terhadap Empat Pilar MPR. "Kita bersama-sama menghadirkan Pilkada yang berkualitas," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi sejalan dengan Hidayat Nur Wahid. Arwani mengungkapkan menyambut Pilkada Serentak 2020, MPR telah menyampaikan usulan rekomendasi kepada pihak terkait termasuk presiden dan DPR untuk menegaskan kembali visi misi para kandidat agar memenuhi unsur dari implementasi Pancasila.

"Kita berharap momentum Pilkada menjadi satu sarana mempererat dan mempersatukan kita semua. Pilkada serentak jangan menafikan kebhinnekaan. Ketika perbedaan muncul, kita berkomitmen memperkuat pondasi rumah kebangsaan kita dan pondasi itu menjadi panduan bagi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," katanya.

Arwani melanjutkan bahwa tugas kita semua untuk mempertahankan dan memperkuat pondasi bangunan rumah kebangsaan. "Kita semua ikut menjaga rumah kebangsaan ini. Karena inilah satu-satunya harapan terakhir agar Empat Pilar menjiwai penyelenggaraan pemerintah baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Semuanya dalam kerangka memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan Empat Pilar MPR," paparnya.

Karena itu, sambung Arwani, masih banyak yang harus dikerjakan MPR. "Lembaga negara lain memiliki kepentingan-kepentingan subyektif. Misalnya bicara Pilkada, di lembaga lain ada kepentingan subyekif. Tapi di MPR kita duduk bersama mengutamakan kepentingan bangsa dan mengedepankan kepentingan nasional. Banyak yang harus dikerjakan MPR sehingga tidak hanya memperkuat bangunan rumah. Para penghuninya harus aktif dalam menjaga rumah kebangsaan itu," katanya.

Pembicara lain, Ketua Kelompok DPD di MPR Intsiawati Ayus menegaskan bahwa tugas MPR yang utama sebagai rumah kebangsaan adalah merekatkan sesama anak bangsa. "Merekatkan sesama anak bangsa bukan pekerjaan mudah. Ini bisa dilakukan MPR melalui para anggotanya di rumah kebangsaan," katanya.

Karena itulah MPR mendapat amanat dari UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) untuk mensosialisasikan Empat Pilar MPR. "MPR ke depan dengan merekatkan bangsa melalui kedaulatan rakyat akan bekerja sesuai mandat yang diberikan UUD dam UU," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS MPR Andi Akmal Pasludin berpendapat MPR harus memperkuat positioningnya dengan memberikan solusi atas persoalan kebangsaan. "Semua masalah bangsa ini, seperti konflik-konflik wilayah, bisa difasilitasi MPR. UU yang bisa menimbulkan perpecahan antarlembaga, alangkah bijaknya bisa dipertemukan MPR. Karena MPR adalah lembaga negara yang mencari jalan keluar permasalahan melalui  musyawarah mufakat," ucapnya.***