Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
Peristiwa
18 jam yang lalu
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
2
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
Peristiwa
19 jam yang lalu
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
3
Tim Satgas Penanganan Covid-19 Punya Manfaat Ganda
Sepakbola
22 jam yang lalu
Tim Satgas Penanganan Covid-19 Punya Manfaat Ganda
4
Persib Bandung Putuskan Tinggal di Yogyakarta
Sepakbola
22 jam yang lalu
Persib Bandung Putuskan Tinggal di Yogyakarta
5
Edarkan Uang Palsu, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Ditangkap Polisi
Peristiwa
23 jam yang lalu
Edarkan Uang Palsu, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Ditangkap Polisi
6
Kalahkan Dinamo Zagreb, Shin Tae-yong Puas
Sepakbola
22 jam yang lalu
Kalahkan Dinamo Zagreb, Shin Tae-yong Puas
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Polemik Pengawasan Hakim MK, Habiburrokhman: Siapa yang Berwenang Mengawasi?

Polemik Pengawasan Hakim MK, Habiburrokhman: Siapa yang Berwenang Mengawasi?
Anggota Komisi III fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Habiburrokhman (kanan). (Foto: Zul/GoNews.co)
Selasa, 08 September 2020 17:48 WIB

JAKARTA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Habiburrokhman menilai, masa pensiun Hakim MK yang diperpanjang hingga usia 70 tahun dalam revisi Undang-Undang (UU) MK tahun 2020 adalah hal tepat untuk membebaskan hakim dari tersandra oleh periodesasi jabatan.

"Alhamdulillah menurut saya, dengan begitu Hakim MK tidak perlu lagi takut ketika misalnya dia harus memutus perkara dengan tidak menyenangkan bagi, misalnya, DPR atau MA atau Pemerintah," kata Hibiburrokhman dalam sebuah diskusi di Meedia Center DPR RI, Selasa (7/9/2020).

Mendukung Hakim MK tak tesandera dalam mengambil putusan perkara, kata Habiburrokhman, adalah upaya nyata untuk menciptakan Hakim MK untuk betul-betul menjadi negarawan.

Menjawab pertayaan siapa yang kemudian harus mengawasi Hakim MK medio masa jabatan yang panjang (maksimal 15 tahun pasca revisi UU MK) itu, Habiburrokhman balik bertanya, "memang siapa yang berwenang mengawasi?".

"Jika diawasi KY, itu juga tidak tepat. Jika DPR, nanti salah lagi," kata politisi Gerindra itu.

Terkait hal tersebut, Pakar Hukum dari Australian Nasional University, Leopold Sudaryono menyatakan, kuncinya terletak pada proses seleksi di awal. Tahap ini, harus optimal menjaring Hakim MK yang tepat.

Selanjutnya menurut Leo, adalah optimasi peran Majelis Kehormatan di internal MK. 

"Nah, saya setuju revisi pada poin ini," kata Leo yang hadir secara virtual.

Seperti diketahui, revisi UU 24/2003 tentang MK telah disahkan oleh DPR pada Rapat Paripurna 1 September 2020. Di UU hasil revisi, pasal 87 huruf b menyebut "Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun, selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun,".***


Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Politik, Nasional, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww