Siapa Mau Halangi Kemenristek Hasilkan Vaksin? DPR Buka Opsi Pansus

JAKARTA – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, membuka opsi pembentukan panitia khusus (Pansus) jika ditemukan indikasi adanya upaya menghambat kerja Kemenristek/BRIN dalam menghasilkan vaksin lokal.

"Kalau ada yang menghambat kinerja Pak Menteri dalam hal atau aspek-aspek yang profen dan prudent dalam berbagai hal, kami mau bersepakat untuk membentuk Pansus," kata Sugeng Suparwoto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/BRIN, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/9/2020).

Sugeng menegaskan, Kemenristek/BRIN memang seharusnya menjadi leading sector dalam upaya penemuan dan pengembangan vaksin lokal.

"Mohon maaf," kata Sugeng, "Saya telah juga berikhtiar kemana-mana termasuk ke Komisi XI (bid. Anggaran), Komisi VI (bid Ekonomi), Komisi IX (bid. Kesehatan)" kata Sugeng.

Sugeng menegaskan, kondisi pandemi dan dampaknya yang tengah terjadi saat ini, harus menandaskan anak bangsa untuk rasional. Dalam istilah Sugeng, 'Nasionalisme yang rasional'.

Ia memastikan bahwa rapat lintas Komisi telah digelar terkait hal ini. "Bahkan secara informal kami terus komunikasi, sekaligus untuk membangun kebersamaan dalam hal kebencanaan,".

"Bagaimana misalnya Kementerian Kesehatan harus dan wajib hukumnya untuk menjadi offtaker produk-produk Ristek. Kalau tidak, nanti impor lagi!" tegas Sugeng. 

Ia menegaskan, Komisi VII akan mendorong habis-habiskan upaya-upaya Kemenristek/BRIN dalam menghasilkan vaksin lokal.

"Hai para Anggota Komisi VII yang ada di Banggar, saya perintahkan untuk juga Men-support dari sisi anggaran!" seru Sugeng.

Seperti diketahui, Menristek/BRIN, Bambang Bojonegoro telah menerima mandat dari Presiden RI, Joko Widodo sebagai Ketua Tim Pengembangan Vaksin Nasional.

Sebagai pengingat, vaksin merah putih yang dikembangkan dari Strain virus yang ada di Indonesia, prosesnya masih 50 persen. Sementara itu, Vaksin Sinovac dari China tengah diuji klinis tahap III dan akan diproduksi untuk mendukung agenda vaksinasi massal yang rencana berlangsung pada Januari-Februari 2021.

Di sisi lain, banyak masyarakat masih tak percaya terhadap berbagai informasi terkait Covid-19. Sehingga dibutuhkan sosialisasi yang lebih efektif dari sebelumnya.***