Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
Peristiwa
7 jam yang lalu
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
2
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
Peristiwa
8 jam yang lalu
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
3
Tim Satgas Penanganan Covid-19 Punya Manfaat Ganda
Sepakbola
11 jam yang lalu
Tim Satgas Penanganan Covid-19 Punya Manfaat Ganda
4
Hingga 27 September, Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1 Juta Orang, Total Terinfeksi 33.018.877
Kesehatan
13 jam yang lalu
Hingga 27 September, Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1 Juta Orang, Total Terinfeksi 33.018.877
5
Persib Bandung Putuskan Tinggal di Yogyakarta
Sepakbola
11 jam yang lalu
Persib Bandung Putuskan Tinggal di Yogyakarta
6
Edarkan Uang Palsu, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Ditangkap Polisi
Peristiwa
12 jam yang lalu
Edarkan Uang Palsu, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Ditangkap Polisi
Home  /  Berita  /  DPR RI

Sertifikasi Dai Sebaiknya Dihentikan, Menurut Legislator

Sertifikasi Dai Sebaiknya Dihentikan, Menurut Legislator
Foto: Ist.
Rabu, 09 September 2020 22:10 WIB

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai, program sertifikasi dai atau penceramah bersertifikat, sepatutnya dihentikan. Komisi VIII DPR, juga tidak pernah memberikan persetujuan atas program ini.

"Menteri Agama mengatakan bahwa program sertifikasi dai/pemceramah bersertifikat sudah dikerja-samakan dengan MUI, BNPT, BPIP, dan sebagainya. Tetapi anehnya, program itu malah tidak pernah dimajukan oleh Kementerian Agama kepada mitra kerja konstitusionalnya yaitu kepada DPR sebagai program kerja Kemenag, apalagi sebagai program prioritas Kemenag tahun 2020," kata HNW dalam pernyataan tertulis, Rabu (9/9/2020).

Tapi, tutur HNW, dalam sebuah rapat dengan Komisi VII DPR RI baru-baru ini, Menag menyampaikan bahwa para Penceramah/Da’i tidak harus bersertifikat, bahkan Dirjen Bimas Islam juga menyampaikan bahwa program itu sukarela dan tidak ada konsukensi sanksi.

"Menjadi aneh jika Kemenag ngotot mengerjakan program dengan kualifikasi seperti itu, seolah-olah malah jadi kewajiban, apalagi dengan mengatakan sudah didukung oleh MUI," ujar HNW.

Faktanya, terang HNW, MUI justru melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Umum dan Waketum MUI, secara tegas dan terbuka menolak program itu. Penolakan secara terbuka juga disampaikan oleh PP Muhammadiyah.

"Dengan fakta-fakta itu, maka mestinya program ini dihentikan saja dan tidak dilanjutkan, agar tidak melanjutkan keresahan umat dan hal yang potensial memecah belah di antara umat," pungkas HNW.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, DPR RI, Politik, Pemerintahan

wwwwww