Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pembahasan Omnibuslaw Ciptaker di Hotel sesuai Tatib, Parlemen Menjelaskan
DPR RI
16 jam yang lalu
Pembahasan Omnibuslaw Ciptaker di Hotel sesuai Tatib, Parlemen Menjelaskan
2
Akhirnya, Polisi Bekuk Pelaku Vandalisme Musola di Tangerang, Ternyata Berstatus Mahasiswa
Peristiwa
10 jam yang lalu
Akhirnya, Polisi Bekuk Pelaku Vandalisme Musola di Tangerang, Ternyata Berstatus Mahasiswa
3
Kemendagri Dorong Kampanye Pilkada Menunjang Prokes
Pemerintahan
10 jam yang lalu
Kemendagri Dorong Kampanye Pilkada Menunjang Prokes
4
Kutuk Aksi Vandalisme Musolla, Korpolkam DPR Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi
GoNews Group
9 jam yang lalu
Kutuk Aksi Vandalisme Musolla, Korpolkam DPR Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi
5
Duh... Anggota DPRD Dari Partai Golkar Ini Jadi Bandar Narkoba
Hukum
13 jam yang lalu
Duh... Anggota DPRD Dari Partai Golkar Ini Jadi Bandar Narkoba
6
Ketua DPR Minta Peserta Pilkada Tak Mobilisasi Massa saat Kampanye
Politik
13 jam yang lalu
Ketua DPR Minta Peserta Pilkada Tak Mobilisasi Massa saat Kampanye
Home  /  Berita  /  Politik

Pengamat: Pilkada Saat Pandemi Tidak Berperikemanusiaan

Pengamat: Pilkada Saat Pandemi Tidak Berperikemanusiaan
Ilustrasi. (Net)
Jum'at, 11 September 2020 19:27 WIB

JAKARTA - Jelang gelaran pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada Desember mendatang, kasus positi virus corona baru (Covid-19) belum menampakkan penurunan. Bahkan dalam beberapa hari belakangan, tambahan pasien positif terus menembus rekor tertinggi di angka 3 ribuan per hari.

Kondisi inilah yang perlu dipertimbangkan pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk mengevaluasi Pilkada yang akan digelar di 270 wilayah di Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (LAPI), Maksimus Ramses Lalongkoe, melihat kondisi Covid-19 saat ini, sudah tidak ada pilihan lain lagi selain menunda Pilkada 2020.

"Saya katakan, Pilkada sebaiknya ditunda karena bahaya covid mengancam masyarakat di tengah rendahnya ketaatan masyarakat mengikuti protokol kesehatan," kata Maksimus Ramses Lalongkoe seperti dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/9).

Ia mengurai, wabah yang pertama kali muncul di Wuhan, China ini tak hanya meluluhlantakkan kesehatan masyarakat, melainkan juga segi ekonomi.

Hal ini makin parah dengan minimnya ingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan, baik menggunakan masker, mencuci tangan, hingga menghindari kerumunan massa.

"Saya melihat perkembangan persiapan Pilkada di berbagai daerah, enggak ada pakai masker, enggak ada protokol kesehatan. Apakah ini berperikemanusiaan? Tidak," tegasnya.

"Apalagi masih ada yang percaya Covid-19 tidak ada. Bahkan ada tokoh yang percaya ini (Covid-19) tidak ada. Sedangkan tokoh itu kan memiliki pengikut, ini kan berbahaya," sambungnya.

Oleh karena itu, wajar bila penyelenggara Pemilu untuk melakukan evaluasi dan menunda gelaran Pilkada. Soal waktu penundaan, ia meminta stakholder terkait untuk membahasnya secara serius demi kepentingan kemanusiaan.

"Sampai kapan (ditunda)? Komisi II bisa melakukan riset, sampai kapan agar Pilkada bisa dilangsungkan. Minimal sampai kondisi membaik, Covid-19 menurun. Akan bahaya kalau Pilkada dipaksakan," tandasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.id
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwww