Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ciptaker Untungkan Keuangan Syariah Menurut LDK PP Muhammadiyah
Ekonomi
5 jam yang lalu
Ciptaker Untungkan Keuangan Syariah Menurut LDK PP Muhammadiyah
2
Peringati HSP ke-92, Menpora Optimis Pemuda Indonesia Bisa Kembangkan Potensi
Umum
24 jam yang lalu
Peringati HSP ke-92, Menpora Optimis Pemuda Indonesia Bisa Kembangkan Potensi
3
Jokowi: Semangat Sumpah Pemuda Harus Tetap Ada
GoNews Group
23 jam yang lalu
Jokowi: Semangat Sumpah Pemuda Harus Tetap Ada
4
MPR Minta Pemerintah Prioritaskan Pendidikan Nasional
Pendidikan
20 jam yang lalu
MPR Minta Pemerintah Prioritaskan Pendidikan Nasional
5
Alasan MPR Puji Langkah Gubernur Yogyakarta Hadapi Covid-19
Nasional
20 jam yang lalu
Alasan MPR Puji Langkah Gubernur Yogyakarta Hadapi Covid-19
6
BAZNAS Resmikan Balai Ternak 'Mendo Manbumi'
Ekonomi
19 jam yang lalu
BAZNAS Resmikan Balai Ternak Mendo Manbumi
Home  /  Berita  /  Politik

Utamakan Nyawa Rakyat, DPD RI: Tunda Pilkada Serentak

Utamakan Nyawa Rakyat, DPD RI: Tunda Pilkada Serentak
Anggota DPD RI, Misharti. (Dok. GoNees.co)
Senin, 21 September 2020 23:28 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Anggota DPD RI, Mishart, mendesak pemerintah kembali mempertimbangkan dan mengkaji ulang terkait pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.




Desakan tersebut menurutnya bukan tanpa alasan, pasalnya, saat ini penyebaran dan penularan Covid-19 atau virus Corona masih belum terkendali dan cenderung terus mengalami kenaikan. "Saya berharap pemerintah kembali mengkaji ulang agar Pilkada Serentak ditunda atau diundur ke 2021," kata Misharti, Senin (21/9/2020) di Jakarta.

Dalam kondisi seperti ini, kata dia, pemerintah harus mengutamakan kesehatan dan keamanan rakyat yang sangat rentan terhadap penularan virus. Apa lagi sekarang ini kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan juga masih sangat rendah.

"Saya minta, pemerintah buka mata. Saat ini penularan Covid-19 belum terkendali. Untuk itulah pemerintah harus lebih mengedepankan keselamatan jiwa masyarakat," kata senator asal Riau itu.

Jika Pilkada tetap dilanjutkan, sambung dia, pemerintah harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dan menerapkan standar kesehatan yang sangat ketat. Sebab, standar teknis pencoblosan menurutnya lagi, harus diubah dan tidak bisa disamakan dengan situasi normal. Tentu hal ini menambah berat di segi anggaran maupun sumber daya," tandanya.

"Selain begitu banyak biaya yang harus dipersiapkan baik itu terkait APD, sarana prasarana seperti paku, bantal pencoblos dan lain-lain yang harus diganti setiap orangnya dan masih banyak lagi yang harus diperhatikan terkait dengan protokol kesehatan," terangnya.

Dengan begitu, dia yakin Pilkada ini akan menimbulkan klaster baru penularan virus. Sebab, pihak penyelenggara tidak akan mampu mengontrol pergerakan orang dan memastikan calon pemilih akan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan seperti yang digaungkan pemerintah.   

"Saya khawatir akan menimbulkan klaster baru Pilkada. Di awal pendaftaran saja kita lihat ada beberapa calon terkonfirmasi positif Covid-19," tandasnya. ***

wwwwww