Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Polisi Gerak Cepat Tangkap Gus Nur, Bagaimana Kasus Denny Siregar & Abu Janda
Hukum
23 jam yang lalu
Polisi Gerak Cepat Tangkap Gus Nur, Bagaimana Kasus Denny Siregar & Abu Janda
2
Petuah Suhu Ayong di Acara Syukuran Rajawali Sakti Jakarta
Olahraga
10 jam yang lalu
Petuah Suhu Ayong di Acara Syukuran Rajawali Sakti Jakarta
3
MPR: Sumpah Pemuda 1928 Relevan sampai Kapanpun
Nasional
19 jam yang lalu
MPR: Sumpah Pemuda 1928 Relevan sampai Kapanpun
4
Pecat Oknum Polisi Nyambi Kurir Sabu, Komisi III DPR Apresiasi Kapolda Riau
Politik
10 jam yang lalu
Pecat Oknum Polisi Nyambi Kurir Sabu, Komisi III DPR Apresiasi Kapolda Riau
5
Apresiasi Produsen Keripik, DPD Dukung Pameran UKM Jatim
Ekonomi
17 jam yang lalu
Apresiasi Produsen Keripik, DPD Dukung Pameran UKM Jatim
6
MPR minta Jadwal Vaksinasi Matang Diperhitungkan
Kesehatan
14 jam yang lalu
MPR minta Jadwal Vaksinasi Matang Diperhitungkan
Home  /  Berita  /  Nasional

Ajukan Praperadilan, Irjen Napoleon Minta Penyidikan Kasusnya Dihentikan

Ajukan Praperadilan, Irjen Napoleon Minta Penyidikan Kasusnya Dihentikan
Kapolri Jenderal Idham Azis (kiri) dan Irjen Pol Napoleon Bonaparte. (republika.co.id)
Selasa, 22 September 2020 11:36 WIB

JAKARTA - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte, mengajukan gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Dikutip dari Republika.co.id, Irjen Napoleon meminta penanganan kasus hukumnya dihentikan dan dirinya dilepaskan dari status tersangka terkait keterlibatan dirinya dalam skandal hukum terpidana Djoko Tjandra.

''Kalau tidak punya bukti, ya harusnya dihentikan saja,'' terang Napoleon di PN Jaksel, pada Senin (21/9).

Pada Senin, Napoleon mendatangi PN Jaksel untuk menjalani sidang perdana gugatan praperadilan terkait statusnya sebagai tersangka dalam skandal pencabutan status buronan (red notice) terpidana Djoko Tjandra. Sidang perdana tersebut ditunda karena dari pihak Polri tak ada yang hadir.

Napoleon menuding, ketidakhadiran pihak Polri itu sebagai bentuk lemahnya konstruksi hukum penanganan kasusnya. Sebab kata dia, jika penyidik di Bareskrim Polri punya bukti dalam penetapannya sebagai tersangka, mestinya sanggup menghadapi praperadilan.

''Hari ini, saya sudah hadir. Tetapi yang menuduh saya (Polri), tidak hadir. Kalau tidak punya bukti, ya hentikan saja penyidikannya. Kecuali, (Polri) punya bukti,'' kata Napoleon.

Napoleon, pun mengaku kecewa dengan absennya Polri pada sidang perdana praperadilan itu. Karena, kata dia, pengajuan praperadilan, sudah dilakukan sejak 7 September lalu.

''Jadi harusnya mereka (Polri) datang kalau punya bukti,'' kata Napoleon.

Napoleon pun meminta, agar pada sidang lanjutan mendatang, pihak Polri memastikan kehadiran. Pun, terhadap hakim, ia meminta agar haknya sebagai pengaju prapreadilan, tetap dipenuhi.

''Saya minta ini berjalan dengan norma-norma hukum,'' terang dia.

Akui Ketidaksiapan

Karo Penmas Polri Brigadir Jenderal Polisi Awi Sutiyono mengakui, ketidaksiapan kepolisian menghadapi praperadilan Napoleon. Tetapi, ketidaksiapan tersebut, bukan karena kurangnya bukti-bukti dalam penetapan tersangka Napoleon.

Melainkan, kata dia, karena tim Bareskrim Polri, hanya belum berkoordinasi. ''Perlu diketahui, tim perlu kordinasi, dan duduk bersama, sehingga hari ini, belum bisa menghadiri (praperadilan),'' terang Awi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/9).

Akan tetapi, kata Awi, pada persidangan kedua mendatang, kepolisian memastikan untuk hadir sebagai termohon. Sidang kedua praperadilan selanjutnya, akan kembali digelar pada Senin (28/9) mendatang di pengadilan yang sama.

''Di lain waktu, pekan depan, sesuai dengan panggian berikutnya, tim (dari kepolisian) akan siap menghadapi praperadilan tersebut,'' kata Awi.

Napoleon sebelumnya telah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri. Ia dituduh bertanggung jawab atas pencabutan red notice Djoko Tjandra saat masuk ke Indonesia, pada Mei-Juni 2020. Padahal diketahui, Djoko Tjandra adalah terpidana korupsi Bank Bali 1999 yang sempat buron sejak 2009.

Dalam skandal tersebut, Bareskrim Polri juga menetapkan Brigjen Prasetijo Utomo sebagai tersangka terkait pembuatan surat, dan dokumen palsu untuk Djoko Tjandra dapat masuk ke Indonesia. Dalam penyidikan tersebut, Bareskrim Polri juga menuduh Napoleon dan Prasetijo menerima uang senilai 20 ribu dolar AS (Rp296-an juta) dari Djoko Tjandra.

Uang tersebut, diberikan melalui pengusaha Tommi Sumardi yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain nama-nama tersebut, Bareskrim Polri juga menetapkan pengacara Djoko Tjandra, Anita Dewi Kolopaking sebagai tersangka. Nama terakhir, juga pernah mengajukan praperadilan. Tetapi, belakangan, Anita mencabut upaya hukum tersebut.

Pada Senin (21/9), Bareskrim Polri kembali melimpahkan berkas perkara kasus penghapusan red notice milik Djoko Tjandra saat menjadi buronan interpol selama beberapa tahun, ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, berkas tersebut sempat dikembalikan oleh JPU untuk dilakukan sejumlah perbaikan.

''Untuk berkas perkara Tipikor JST, NB dan PU hari Ini Senin 21 September 2020, rencana berkas akan dikirim kembali ke JPU. Untuk berkas perkara surat jalan palsu tersangka JST, PU dan ADK hari Kamis tanggal 17 September 2020 sudah dikembalikan lagi ke JPU,'' ujar Awi saat jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, (21/9).

Dalam perkara ini Bareskrim Polri telah menetapkan status tersangka terhadap Djoko Tjandra, Tommy Sumardi, Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte. Dari empat tersangka yang telah ditetapkan dua diantaranya diduga berperan sebagai penyuap yaitu Djoko Tjandra serta pengusaha Tommy Sumardi.

Sementara dua tersangka lainnya yakni, mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo sebagai penerima suap. Saat ini Djoko Tjandara sendiri ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta Pusat.

Setelah buron 11 tahun sejak 2009, Djoko Tjandra, ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia, dan digelandang ke Indonesia pada Kamis (30/7) lalu, buronan 11 tahun sejak 2009. Djoko Tjandra juga terlibat dengan skandal dokumen dan surat palsu yang melibatkan sejumlah perwira kepolisian.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Nasional, Hukum
wwwwww