Keamanan Papua sempat Rentan, Separuh DP4 juga Belum Rekam KTP-el

PAPUA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua mengungkapkan, ada 7 kabupaten di Papua yang berpotensi rawan keamanannya dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

"Bawaslu Papua memandang 11 kabupaten itu semuanya rawan, tapi intensitas kerawanan yang paling tinggi yaitu di Yahukimo, Keerom, Nabire, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke dan Asmat," kata Komisioner Bawaslu Papua, Ronald Manoach di Timika, Minggu (11/10/2020) lalu, sebagaimana dikutip dari Antara.

Kerawanan tersebut, merujuk pada sejumlah persoalan yang memang mengemuka di wilayah itu dan rekam jejak proses politik di masa-masa sebelumnya baik saat perhelatan Pemilu 2019 maupun saat pilkada sebelumnya.

Terkini, sekitar 3 pekan menjelang hari pencoblosan pemilhan kepala daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020 mendatang, persoalan mendasar pada teknis penyaluran hak pilih juga masih terjadi.

Komisioner KPU RI Viryan Aziz pada Kamis (12/11/2020) menyebut, masih ada 1,75 juta orang yang belum rekam KTP-el. Jumlah itu tersebar paling banyak di Provinsi Papua, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Setidaknya ini menjadi catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, meski hingga hari ini, Senin (16/11/2020), Viryan belum juga mengoreksi hal itu ketika dikonfirmasi GoNews.co.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah, kemudiam mengoreksi data rilisan KPU yang menurutnya keliru itu.

Sebagaimana diberitakan GoNews.co pada Minggu (15/11/2020), total jumlah calon pemilih Pilkada 2020 di 3 provinsi itu yang belum merekam KTP-el menurut data Dukcapil sebanyak, 564.837 orang calon pemilih. Papua memang jadi yang tertinggi dengan jumlah calon pemilih yang belum merekam sebanyak, 501.462 orang atau sekitar 52,18 persen dari total DP4 (daftar potensial pemilih pemilihan) Papua.

"Untuk mencoblos dengan syarat KTP-el, hanya Papua dan Papua Barat saja yang sulit dipenuhi," kata Zudan.***