Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Usai Pesawat Sriwijaya Air, Prediksi Mbak You soal Gempa Kini Terbukti
Peristiwa
21 jam yang lalu
Usai Pesawat Sriwijaya Air, Prediksi Mbak You soal Gempa Kini Terbukti
2
Ramal 2021 Jokowi Tumbang, Mbak You Bakal Dipolisikan
Politik
20 jam yang lalu
Ramal 2021 Jokowi Tumbang, Mbak You Bakal Dipolisikan
3
Kemendagri Berduka, Dua mantan Pejabat Tingginya Tutup Usia
Umum
24 jam yang lalu
Kemendagri Berduka, Dua mantan Pejabat Tingginya Tutup Usia
4
DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Tangani Korban Bencana
DPR RI
20 jam yang lalu
DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Tangani Korban Bencana
5
Polisi: Pesta yang Dihadiri Raffi hingga Ahok Tak Berizin
Politik
23 jam yang lalu
Polisi: Pesta yang Dihadiri Raffi hingga Ahok Tak Berizin
6
BAZNAS dan HFI Merespon Cepat Gempa Sulbar
Peristiwa
19 jam yang lalu
BAZNAS dan HFI Merespon Cepat Gempa Sulbar
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Jika Tujuanya Tingkatkan Ekonomi Desa, Tak Masalah Mendirikan BumDesma Lintas Kabupaten

Jika Tujuanya Tingkatkan Ekonomi Desa, Tak Masalah Mendirikan BumDesma Lintas Kabupaten
Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar. (Foto: Kompas)
Sabtu, 28 November 2020 14:36 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
MALANG - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri tidak mempersoalkan desa mendirikan BUMDesma dengan desa yang berbeda Kabupaten.

Gus Menteri menjelaskan, mengacu pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), setiap desa dapat memiliki satu BUMDes dan diperbolehkan mendirikan BUMDesma dengan desa yang berbeda Kabupaten.

"Yang penting berbasis kesamaan kepentingan dan tujuan untuk peningkatan ekonomi," terang Gus Menteri saat acara Konsultasi Publik Rancangan PP tentang Bumdes dan Sosialisasi Permendes PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Pengunaan DD Tahun 2021 di Pendopo Kabupaten Malang, Jumat (27/11/2020).

Gus Menteri berharap, dengan BUMDesma intas daerah tersebut ada koneksi antara desa satu dengan desa yang lain meskipun berbeda daerah. Tidak selamanya desa itu memiliki kesamaan potensi dengan desa yang berada disebelahnya.

"Misalnya di Kabupaten Malang ini kerjasama dengan desa di NTT kemudian membentuk BUMDesma. Itu tidak dibatasi jumlahnya yang penting ada kesamaan kepentingan di dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa," imbuhnya.

Lebih lanjut, Gus Menteri kembali menegaskan bahwa satu desa tidak boleh memiliki lebih dari satu BUMDes. Akan tetapi satu BUMDes dapat memiliki unit usaha sebanyak-banyaknya dengan catatan memperhatikan potensi desa setempat.

"Satu desa hanya punya satu BUMDes, tetapi diberi keleluasaan untuk membikin unit usaha sebanyak-banyaknya," pungkas Gus Menteri.***

wwwwww